VIVAnews - Ratusan simpatisan dan kader sepuluh partai politik mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu 18 April 2009 untuk menuntut pemilu ulang. Aksi demonstrasi ini dipicu dugaan kecurangan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dua kecamatan di Lombok Tengah.
Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Revolusi Lombok Tengah menduga terjadi konspirasi politik yang dilakukan partai besar untuk melakukan kecurangan. Koordinator aksi, Sudirman menyatakan terjadi manipulasi data di berbagai TPS di Kecamatan Pujut dan Peraya Timur.
"Di TPS 4 Bilelando Pujut jumlah pemilih 300, tapi kok setelah rekapitulasi jumlah suara nambah jadi 350," ujarnya kepada wartawan.
Kesepuluh artai politik itu antara lain terdiri dari PKS, PPP, PPI, Gerindra, PAN, PDK, PBR, PPRN dan PMB. Selain penggelembungan data, mereka juga mencatat terjadi intimidasi terhadap masyarakat untuk memilih salah satu partai politik tertentu. Bahkan banyak warga dari beberapa desa di dua kecamatan juga tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
Kecurangan itu dinilai telah merugikan rakyat di kedua kecamatan itu. Mereka menuding aparat penegak hukum terutama polisi tidak serius mengawal pemilu. "Saat penghitungan suara di TPS polisi tidak berbuat apa-apa, ada petugas PPS yang ikut mengarahkan warga memilih salah satu caleg tapi polisi hanya diam," tandas Sudirman.
Sudirman menjelaskan, seluruh data kecurangan yang dimiliki akan digunakan sebagai dasar gugatan secara hukum. D lain pihak 10 perwakilan partai politik membicarakan masalah kecurangan itu dengan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Mereka berharap anggota dewan perwakilan rakyat yang saat ini masih menjabat ikut menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut.
Usai berdemonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah,ratusan masa langsung mendatangi kator KPUD Lombok Tengah untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
Laporan: Edy Gustan | Lombok Tengah
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
