Timah Belum Putuskan Buyback Saham

VIVAnews-PT Timah Tbk (TINS) berharap agar pemerintah membeli saham-saham emiten BUMN. Pembelian kembali (buyback) saham oleh BUMN dinilai tidak efektif.

“Kalau perusahaan yang membeli, jumlah saham publik akan berkurang,” kata Direktur Utama Timah Wachid Usman di Jakarta, Jumat, 19 September 2008.

Menurut dia, pembelian kembali saham dalam bentuk treasury stock sama saja dengan menyimpan dalam kas. Perseroan akan memilih untuk menyimpannya dalam bentuk bahan baku. “Jadi, kami akan lihat dulu sisi positif dan negatifnya opsi buyback ini,” jelas dia.

Wachid mengakui, meski likuiditas cukup besar, dengan posisi kas dan setara kas per 30 Juni 2008 mencapai Rp 1,52 triliun, perseroan lebih memprioritaskan pengembangan proyek.

Tahun ini, Timah akan menunda rencana akuisisi perusahaan tambang di dalam negeri. Selain karena kesulitan memeroleh pembiayaan dari pinjaman, harga komoditas juga sedang turun. Sementara itu, suku bunga perbankan mulai naik dan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. 

Dia menambahkan, Timah akan selektif berinvestasi. “Dengan kondisi saat ini, sangat berisiko bila mengajukan pinjaman sebagai modal investasi,” tegas dia.

Waktu Idel untuk Kencing Setiap Hari, Laki-laki Harus Tahu Agar Prostat Tetap Sehat

Wachid menjelaskan, Timah akan fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas produk dari hulu hingga hilir.

Sebelumnya, Timah juga batal mengakuisisi perusahaan timah di Australia. Perusahaan yang akan diakuisisi itu berlokasi di areal penambangan bekas dan sudah lama beroperasi. “Berdasarkan hasil penelusuran kami, perusahaan tambang itu hanya memiliki cadangan timah 11.000 ton,” ujar Wachid.

Menurut dia, perseroan masih akan memfokuskan pengembangan usaha di dalam negeri. BUMN tambang itu membutuhkan pengkajian lebih mendalam bila ingin mengakuisisi perusahaan sejenis di luar negeri.

Selain di Australia, Timah juga mengkaji akuisisi perusahaan tambang di Asia Tenggara. Negara-negara yang sedang dijajaki di antaranya Cina, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

VIVA Otomotif: Ilustrasi pelumas atau oli

Kementerian Perdagangan dan Penegak Hukum Diminta Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu

Terkait hal tersebut, pihak PB KAMI mendesak Kementerian Perdagangan segera melakukan pengecekan kembali perizinan serta menutup pabrik pabrik yang memproduksi oli palsu.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024