VIVAnews - Lembaga Survei Indonesia pimpinan Syaiful Mujani siap menghadapi rencana somasi yang akan disampaikan kader dan simpatisan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Bila keberatan dengan hasil survei sebaiknya segera lakukan riset ulang.
"Tidak masalah. Itu kan riset biasa. Kalau salah, sebaiknya bikin riset ulang saja," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Syaiful Mujani, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin, 20 April 2009.
Menurut Syaiful, dalam dunia riset itu bila ada pihak yang keberatan sebaiknya melakukan riset ulang. Nantinya, hasil riset tandingan itu bisa disampaikan ke publik berikut metodenya.
"Dari hasil riset ulang tadi kalau saya salah, ya saya terima salah. Riset itu tidak bisa dibantah," kata dia. Maka itu, sebaiknya bila kader dan simpatisan Hanura keberatan sebaiknya lakukan verifikasi atas survei yang dilakukan LSI.
Sebelumnya, Masyarakat Pecinta Wiranto dan Kelompok Pemuda Hanura bersama pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa akan mendatangi kantor LSI di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka akan mensomasi hasil survei yang dilakukan LSI.
Tim dari Hanura keberatan soal hasil survei yang menyebutkan, bahwa pemilih dari Hanura tidak memilih Wiranto dalam Pemilu Presiden nanti. "Bagaimana mungkin orang Hanura sendiri tidak memili ketua umumnya sendiri," kata Elza.
Kamis (16/4), LSI melansir hasil exit poll yang dilakukan pada saat hari pencontrengan. Survei ini dilakukan atas 4.200 responden yang tersebar di 2.100 tempat pemungutan suara yang tersebar secara random dan profesional di seluruh Indonesia.
Responden diwawancara setelah memberikan suara di TPS. Margin of error survei ini adalah 1,7 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasilnya 38,5 persen pemilih dari Partai Hanura memilih Yudhoyono untuk jadi presiden, yang memilih Megawati 19,6 persen, dan Prabowo 12,6 persen. Sedangkan, pemilih Hanura yang memilih Wiranto hanya 9 persen.
Uruguay dan Indonesia Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Pemerintah Republik Oriental Uruguay menjajaki kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Republik Indonesia.
