VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih banyak proses administrasi dan inventarisasi dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang belum tertib atau amburadul.
Dari hasil audit atas laporan keuangan lembaga, BPK memberikan sejumlah catatan penting. Di antaranya klasifikasi belanja tidak sesuai peruntukan, penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pertanggungjawaban belanja akhir tahun yang fisiknya tidak sesuai dengan pertanggungjawaban, dan pencatatan hibah yang langsung ke kementerian atau lembaga maish belum dilakukan karena sistem yang belum mengakomodasi.
Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin mengatakan dari 12 Kementerian/Lembaga yang telah diperiksa, laporan keuangan 2008 mereka masih ada yang belum berubah, kendati ada beberapa yang lebih baik.
Misalnya di Departemen Keuangan, penerimaan hasil penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) obligor dan hasil usaha panas bumi yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN belum berubah.
"Tahun 2007 lalu opini Depkeu disclaimer dengan beberapa alasan, salah satunya karena penerimaan ini," katanya di Departemen Keuangan, Senin 20 April 2009. Namun BPK belum menyimpulkan keseluruhannya, karena masih belum selesai.
"Pembahasan opini nanti setelah 2 Maei 2009," katanya. Tetapi, Departemen Keuangan sudah melakukan perbaikan.
Kelemahan laporan keuangan lembaga lainnya, menurut BPK, adalah adanya selisih angka aset tetap di kementerian/lembaga dengan barang milik negara. BPK berharap perbaikan pengelolaan laporan pada 2008 bisa terjadi dibandingkan 2007. Laporan hasil audit BPK diperkirakan akan selesai pada pertengahan Mei.
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 112 Miliar Pajak Transaksi Kripto pada 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan telah memungut pajak transaksi aset kripto sebesar Rp112 miliar selama 2024.
