VIVAnews - Sebanyak 203 daerah yang dimekarkan pada 1999 sampai 2008 dikatakan tidak mengarah pada pembentukan otonomi daerah yang ideal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemekaran ini tidak didukung dengan suatu grand design yang jelas.
"Temuan ini berdasarkan pemeriksaan kinerja atas proses administrasi pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru," kata Anwar dalam pidato penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II 2008 kepada DPR, Selasa 21 April 2009.
Anwar mengingatkan secara umum hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan tidak terpenuhinya standar pelayanan minimum dan tidak tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. "Aspek pelayanan dan administrasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini tidak sesuai," katanya.
Pembentukan daerah otonomi bari yang datang dari inisiatif DPR sering kali mengabaikan ketentuan proses.
Selain itu, dalam pemeriksaan kinerja ini pula, BPK menilai bahwa penyelenggaraan haji musim 1428 H atau 2007 Masehi penyelenggaraanya tidak berjalan efektif.
Ini dikaitkan dengan standar pelayanan minimum penyelenggaraan haji yang belum ada di setiap embarkasi, kebijakan strategis pola pemondokan yang belum disusun, juga soal standar baku transportasi darat dan laut yang belum tersedia.
Objek lain seperti RSUD dan Dinas Kesehatan beberapa pemda serta Program Rehabilitasi dan Rekontruksi NAD-NIAS juga dinilai tidak sesuai. "Pelayanan minimum yang ada belum tercapai dan tepat sasaran," katanya.
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029
Penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemimpin RI periode 2024-2029 dilakukan di KPU pada Rabu, 24 April 2024. Penetapan dilakukan usai putusan MK, dua hari lalu.
