VIVAnews - Turnamen tenis warga pengadilan yang akan digelar Mahkamah Agung dikeluhkan sejumlah hakim. Pasalnya, mereka diharuskan menanggung biaya penyelenggaraan turnamen itu. Mereka diharuskan merogoh koceknya minimal Rp 1 juta.
Hal tersebut dikeluhkan salah seorang hakim di pengadilan negeri di Jakarta. "Tiap hakim dipungut uang yang berbeda, tergantung dia bekerja di pengadilan mana," ujar hakim yang enggan disebut namanya itu saat berbincang kepada VIVAnews, Selasa 21 April 2009.
Menurutnya, banyak hakim lain yang mengeluh tentang adanya pungutan itu. Mereka enggan membayar karena merasa tidak diikutkan dalam turnamen tenis itu. "Apalagi gaji mereka kan kecil," ujarnya.
Hal serupa juga diungkapkan seorang hakim di pengadilan negeri di Jawa Timur. Pungutan itu tidak hanya dibebankan kepada hakim-hakim. Tapi juga tiap pengadilan negeri juga dibebankan untuk ikut membiayai turnamen tersebut dan menyumbang Rp 30 juta. "Alasannya untuk membiayai keberangkatan kontingen tenis dari provinsi," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.
Turnamen tenis yang dimaksud itu diselenggarakan Persatuan Tenis Warga Pengadilan atau PTWP. PTWP ini diselenggarakan tiap tiga tahun sekali. Dan dalam waktu dekat turnamen tenis ini akan digelar di Jakarta atau Palembang.
Kedua hakim itu mengakui bahwa perintah untuk memberikan sumbangan itu adalah berasal dari Dirjen Badan Peradilan Umum MA dan Ketua Umum PTWP yang dipegang salah seorang hakim agung.
Menurut mereka, pungutan liar yang dilakukan Mahkamah Agung ini justru akan membuat dunia peradilan semakin diwarnai dengan mafia peradilan. "Tindakan ini akan mengajari kita untuk korupsi," ujarnya geram.
Apalagi, lanjut mereka, gaji seorang hakim masih tergolong kecil. Apabila diharuskan dipotong Rp 1 juta, maka setiap hakim seperti diperbolehkan untuk mencari uang di luar gaji. "Gaji kita berapa sih, ini sama saja mereka mengajari kita mencari penghasilan lain," ujarnya.
Mereka pun mengusulkan, jika MA hendak melakukan kegiatan, seharusnya digelar turnamen olahraga murah saja. Seperti lari bersama. "Kalau tetap digelar turnamen tenis, mending tidak usah diadain saja kegiatan itu," ujarnya.
Meski Diblacklist, Bobby Nasution Tetap Ingin Ambil Formulir Pilgub Sumut dari PDIP
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya telah membuka pendaftaran untuk Pilkada 2024. Semua pihak boleh mendaftar kecuali Bobby Nasution.
