VIVAnews - Partai Golongan Karya memutuskan meninggalkan koalisi dengan Partai Demokrat dan membentuk poros baru. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, berharap perpecahan ini tidak mengganggu kinerja kabinet.
"Mudah-mudahan tidak terganggu," kata Andi Mattalatta sebelum mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 April 2009.
Dalam pemerintahan, lanjut Mattalatta, tiap menteri sudah bersumpah untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang undang. "Pasti menteri-menteri sebelum melaksanakan tugas bersumpah untuk melaksanakan tugas sesuai undang undang," ujarnya.
Partai Golkar menyatakan gagal melobi format koalisi dengan Partai Demokrat. Pembicaraan koalisi yang berlangsung seminggu itu tidak ada hasilnya. Akhirnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memberi mandat kepada Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, membangun koalisi baru.
Namun pembicaraan mengenai koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden baru akan dibicarakan Golkar besok dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus 23 April 2009.
KUH Jeddah Gelar Bimtek 644 Tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi Layani Jemaah Haji
Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah adakan Bimbingan Teknis bagi 644 tenaga pendukung Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji.
