Reformasi Birokrasi

Inefisiensi Ekonomi Turun dari 11% Jadi 7%

VIVAnews - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Chatib Basri memperkirakan inefisiensi biaya ekonomi setelah bergulirnya reformasi birokrasi saat ini tinggal tujuh persen.

Pencapaian tersebut jauh lebih baik ketimbang hasil kajian Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI) di mana tingkat inefisiensi biaya ekonomi pada 1997 yang ditaksir mencapai 11 persen.

"Selain di tingkat pemerintah pusat, saat ini reformasi birokrasi juga mulai dilakukan di lingkungan pemerintah daerah," kata Direktur LPEM UI Chatib Basri, usai Innovative Leaders Forum 5 bertajuk Inovator dalam Reformasi Birokrasi di Hotel Grand Hyatt, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 23 April 2009.

Menurut Chatib, praktik korupsi dan birokrasi berbelit selama ini menjadi salah satu faktor terjadinya inefisiensi dalam perekonomian nasional. Lebih jauh, hal itu bakal berpengaruh terhadap dunia usaha.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan, upaya birokrasi yang dilakukan lembaganya sebetulnya sudah sejak 1983. "Kalaupun ada reformasi birokrasi saat ini, lebih karena tuntutan perubahan," ujar dia.

Darmin menuturkan, upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak di antaranya memodernisasi administrasi perpajakan. Hal itu terlihat dari pengefektifan sistem organisasi dari semula berbasis jenis pajak menjadi basis fungsi.

"Dulu ada direktur (eselon dua) yang khusus menangani pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Akibat dari sistem itu adalah tumpang tindih kewenangan antara pihak yang memeriksa dan melayani," ujar Darmin.

Dia menambahkan, reformasi birokrasi lain berupa pengubahan preoses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi agar semua serba otomatis. Serta, merevisi sejumlah regulasi agar mendukung perekonomian nasional.  

Akun TikTok Disita, Polisi Pastikan Galih Loss Belum Dapat Untung dari Kontennya
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep usai acara pembekalan para anggota legislatif terpilih di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2024

PSI Buka Pendaftaran Bagi yang Ingin Maju Pilkada, Siapa Saja Bisa Ikut

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuka pendaftaran untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024. Pendaftaran dibuka 26 April 2024, sampai 1 Agustus 2024.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024