VIVAnews - Upaya mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung menjadi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009 sangat tipis. SBY berkomitmen menghormati putusan Rapat Pimpinan Nasional Khusus Golkar yang mencalonkan presiden sendiri.
"Bapak SBY mengatakan tak ingin memilih cawapres dari Golkar kalau tanpa melalui mekanisme resmi partai," kata anggota Tim Sembilan Demokrat, Hayono Isman, dalam diskusi Dialektika Demokrasi "Golkar-Demokrat Benci dan Rindu" di Gedung Nusantara III Dewan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 24 April 2009.
Menurut Hayono, ketika bertemu dengan para pinisepuh Partai Golkar, Yudhoyono mengungkapkan komitmen itu. Para pinisepuh itu menanyakan siapa calon wakil presiden yang dipilih. "Pak SBY lantas berhenti sejenak. Dia tak langsung menjawab. Beliau kemudian mengatakan tak akan mengambil cawapres dari Golkar tanpa mekanisme partai,’’ katanya.
Artinya, peluang Akbar Tandjung bisa dibilang tertutup untuk mendampingi SBY karena keputusan resmi Golkar lain lagi. Akbar sendiri tampaknya berupaya menaikkan harga jualnya melalui pertemuan tandingan bersama sejumlah dewan pimpinan daerah tingkat II pada saat yang sama Rapimnas Khusus digelar. Rapat itu merekomendasikan Akbar Tandjung segera merapat ke SBY.
Kendati tidak secara resmi mewakili Partai Golkar, pencalonan Akbar diharapkan bisa mengalihkan suara Golkar untuk mendukung SBY. Namun, kubu Demokrat rupanya menolak apabila pencalonan tersebut tanpa melalui mekanisme partai.
Senada, Ketua DPP Partai Golkar Burhanudin Napitupulu menuturkan, meski suara pencalonan Akbar Tandjung menjadi cawapres muncul dari DPD II, SBY tidak bakal menerima. ’’SBY kan sudah jawab, ah jangan dong, masak saya ambil yang tanpa melalui proses demokrasi di suatu partai. Jadi itu (pencalonan Akbar), menurut saya kerja sia-sia,’’ katanya.
Ironi Perburuan Badak Jawa di Kawasan Konservasi Ujung Kulon, Cula Dijual Rp 280 Juta
Di lahan konservasi tersebut, badak Jawa yang dilindungi itu jadi target perburuan liar dan cula nya dijual ke Jakarta secara ilegal dengan nilai ratusan juta rupiah.
