VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mengkonversi kembali utang pemerintah kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tahun ini. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya masih harus menyelesaikan masalah administrasi saja.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia mengumumkan telah menambah kepemilikan saham di PGAS dari 54,58 persen menjadi 56,46 persen. Hal itu berimbas pada utang ke saham yang dilakukan oleh PGAS. Sebelumnya perusahaan tersebut berutang kepada pemerintah sebesar Rp 127 miliar, namun dengan adanya konversi tersebut, utang tersebut berkurang menjadi Rp 27 miliar.
"Sebagain sudah ada yang dikonversi, itu ke depan masih ada yang akan dikonversi lagi. Itu tinggal masalah administrasi saja," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 27 Maret 2009.
Menurut Menteri, masalah administrasi tersebut menyangkut peraturan pemerintah yang mengatur tentang konversi utang menjadi saham di perusahaan PGAS. Konversi saham tersebut dipastikan akan berlangsung karena sudah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PGAS ketika perusahaan pertama kali melakukan penawaran umum saham perdana (IPO).
"Kami mengharapkan tahun ini konversi bisa dilakukan kembali, karena itu kan ada beberapa proyek dimana satu sudah dikonversi dan negara tambah saham sekian miliar. Nanti proyek berikutnya kita konversi lagi," kata Sofyan.
Namun demikian, kata Sofyan, pihaknya belum bisa memastikan kapan pemerintah akan melepas kembali saham PGAS hasil tambahan konversi tersebut. Sebab, keputusan pelepasan saham harus memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan serta melihat kebutuhan sesuai dengan kondisi pasar modal.
Menko Airlangga Bertemu Menlu Singapura, Optimis Kerja Sama Bilateral Kedua Negara Terjalin Kuat
Kedua Menteri tersebut optimis bahwa hubungan ekonomi Indonesia Singapura terus terjalin kuat melalui berbagai kerja sama bilateral yang potensial.
