VIVAnews - Sekitar 20 persen atau kurang lebih 16 penerima bantuan, berupa perusahaan dan perorangan dari Indonesia masuk dalam daftar negatif (blacklist) Asian Development Bank (ADB). Mereka ini adalah para peminjam yang saat ini tidak diperkanankan ikut serta dalam kegiatan ADB.
External Relation Officer ADB, Ayun Sundari mengatakan perusahaan dan perorangan ini masuk daftar hitam karena melakukan penggelapan dana dan penyalahgunaan.
"Sebagai sanksinya mereka selama 2 tahun tidak diperkanankan ikut kegiatan ADB ataupun melakukan peminjaman," kata Ayun di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa 27 April 2009.
Sanksi ini diberikan tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan. Semakin berat, kata Ayun, sanksi bahkan bisa diterapkan selamanya.
Daftar blacklist ini dikeluarkan dalam laporan ADB untuk penanganan korupsi per 16 Februari 2009. Laporan mengungkap kasus penanganan korupsi untuk periode 2008. "Jumlahnya untuk seluruh Asia ada 41 perusahaan dan 38 perorangan, Indonesia kurang lebih ada sekitar 20 persennya," kata Ayun.
Menurut dia, kasus yang muncul umumnya macam-macam. Ayun mengaku tidak mengingatnya satu per satu. Hanya saja kasus yang unik terjadi di Nusa Tenggara Barat. Penyelewengan dilakukan oleh seorang Kepala Sekolah untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Kepala sekolah ini, bersandiwara seolah-olah uangnya dirampok," kata Ayun. Meski jumlahnya tidak terlalu besar, tapi karena melanggar penggunaan, sanksi tetap diberikan.
Menurut dia, kasus penanganan korupsi di ADB ini jumlahnya cukup banyak. Sejak 1998 tercatat ada 552 perusahaan dan perorangan yang dilarang ikut serta dalam kegiatan ADB. ADB dalam hal ini merasa sangat terbantu dengan keberadaan LSM yang ikut mengawasi penggunaan dana.
Ditanya Kontrak STY, Erick Thohir Sebut Sepakbola Indonesia di Jalur yang Tepat
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kembali mendapat pertanyaan mengenai masa depan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sampai sekarang belum ada kejelasan.
