VIVAnews - Pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasi masuknya virus babi H1N1 yang telah menewaskan 103 orang di Meksiko. Maka itu, petang nanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar rapat darurat.
"Nanti kita akan lakukan rapat emergency mengenai flu yang telah menewaskan hampir 100 orang lebih di Meksiko," kata Presiden Yudhoyono di sela-sela menerima anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 27 April 2009.
Menurut Yudhoyono, pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghalau masuknya virus jenis baru itu. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa di semua tempat termasuk area dan semua pintu gerbang masuk ke Indonesia dipastikan aman dari masuknya virus itu.
"Di bandara, pelabuhan dan sebagainya. Nantinya akan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya agar tidak ada penyebaran virus flu itu," kata Yudhoyono. Rencananya, rapat pembahasan antisipasi masuknya flu babi ini akan digelar sekitar pukul 17.00 WIB.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, sudah menggelar rapat koordinasi khusus membahas flu babi. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor Babi. Sepuluh bandara di Indonesia akan melakukan scanner terhadap semua orang yang baru tiba dari Amerika Utara. Pemerintah juga akan melakukan surveillance terhadap 9 juta Babi di seluruh daerah.
Seperti diberitakan, Menteri kesehatan Meksiko Jose Angel Cordova mengatakan jumlah pasien yang diduga terinfeksi virus flu babi meningkat menjadi 1.614 orang. Cordova juga menyatakan setidaknya 103 orang tewas akibat virus A/H1N1 ini.
Gejala flu babi meliputi demam lebih dari 37,77 derajat Celsius, sakit badan, radang tenggorokan, batuk, sulit bernapas, dan dalam beberapa kasus pasien muntah-muntah dan diare. Belum ada vaksin khusus untuk menanggulangi virus flu babi. Virus ini biasanya menyebar melalui kontak langsung dengan babi.
MAKI Kirim Surat ke Nurul Ghufron, Minta Bantuan Mutasi ASN di Papua ke Jawa
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirimkan sebuah surat kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta bantuan mutasi ASN dari Papua ke Jawa
