VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih akan melihat komposisi petugas pajak yang akan dikirim ke sejumlah negara yang menjadi surga keringanan pajak (tax havens). Jumlah pegawai ini diatur sesuai standar internasional.
"Kami akan koordinasi dulu soal penempatan petugas pajak itu dengan Departemen Luar Negeri," katanya di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin 27 Maret 2009.
Pembicaraan ini tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Petugas yang dipilih nantinya adalah yang benar-benar mengetahui soal penelusuran perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan upaya pengiriman aparat pajak ke nagara lain, butuh dukungan dari semua pihak seperti Departemen Luar Negeri. Nantinya tidak semua negara surga pajak akan dikirimi aparat. "Tapi hanya negara yang investornya banyak di Indonesia yang dipilih," katanya.
Aparat ini, kata Darmin, bertugas seperti intelijen. Tapi intelijen yang dimaksud hanyalah intelijen ekonomi, bukan intelijen pemeriksa atau penyidik. Intelijen akan bekerja sebagai pekerja biasa yang bertugas mengikuti data dari berbagai perusahaan.
Kena Veto Amerika Serikat, Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Usai Ajukan Resolusi
Palestina mengalami kegagalan dalam usahanya menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Amerika Serikat menggunakan hak veto dalam pertemuan DK PBB.
