VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap berkoaliasi denga partai nreformis, antikorupsi dan sungguh-sungguh untuk berjuang demi kesejahteraan bangsa dan mampu mengelola pemerintahan dan negara secara profesional.
Demikian pernyataan politik PKS yang merupakan hasil Musyawarah Majelis Syuro yang digelar di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu, 26 Oktober 2008.
"PKS siap berkoalisi dengan berbagai komponen bangsa yang sejalan dengan platform PKS," kata Tifatul.
Tifatul mengatakan, PKS menilai kehadiran KPK masih harus dipertahankan. Bahkan kedudukannya diperkuat dengan keberadaan KPK di daerah.
PKS juga berharap, KPK dapat masuk ke dalam masalah korupsi yang memiliki dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, seperti dalam kasus BLBI dan BUMN-BUMN strategis.
Dalam sikap politiknya, PKS menuntut agar RUU Pornografi segera disahkan. "Untuk menjaga keutuhan NKRi," ujar Tifatul.
PKS merasa penting mengawasi pelaksanaan anggaran belanja 20 persen untuk pendidikan nasional, agar tidak menjadi lahan korupsi baru.
Dalam menghadapi krisis global, PKS mengapresiasi kebijakan yang telah diambil pemerintah dan Bank Indonesia sebagai langkah yang efektif untuk meredam kepanikan.
Dalam jangka pendek perlu dikembangkan langkah-langkah yang memberikan dukungan konkret sektor riil di antaranya, stabilisasi harga, fasilitasi pengembangan pasar ekspor alternatif dan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).