VIVAnews - Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) masih menemukan adanya kesulitan penerapan mekanisme sanggah, sanggah banding dan pengaduan terkait penerapan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibatnya tingkat persaingan antar pelaku bisnis yang memasok barang dan jasa tidak sehat.
Kepala LKPP Roestam Sjarief mengatakan mekanisme pelayanan sanggah, sanggah banding, dan pengaduan penting sebagai mekanisme kontrol. Sebab itu akan menentukan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam praktek pengadaan barang dan jasa bisa lebih terjamin.
"Mekanisme ini penting untuk penyelesaian sengketa dalam praktek pengadaan barang dan jasa secara profesional," katanya di Jakarta, Kamis, 30 April 2009.
Menurut dia, masalah utama yang ditemui dalam penerapan Keppres adalah banyaknya kesalahan prosedur dalam melakukan sanggahan terkait proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah dan daerah. Karena itu LKPP saat ini tengah mempersiapkan draf mekanisme penyelesaian sanggah sebagai revisi Keppres 80/2003.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Ruslan mengatakan kesalahan prosedur terjadi karena belum tersosialisasikannya mekanisme penyelesaian sanggah dalam Keppres. "Sisi kelemahannya ada dalam mekanisme."
Selama ini, kata Ruslan, sanggah banding masih ditangani oleh satu institusi saja seperti kementerian atau pemda. Akibatnya dalam penyelesaian sanggah tidak ditangani secara objektif.
Karena itu, LKPP sebagai lembaga baru yang dibentuk pada 2008 dibantu konsultan ISP3 (Indonesian Strenghtening Public Procurement Program) AusAID melakukan kajian untuk membuat dan menyempurnakan mekanisme penyelesaian sanggah. Salah satu usulan yang dimungkinkan adalah, LKPP bersama institusi lain di daerah diizinkan menyelesaikan sanggah banding.
Roestam mengatakan melalui penyusunan draf diharapkan tingkat perbaikan dalam aturan sanggah, sanggah banding, dan pengaduan bisa lebih baik. Dengan semakin membaiknya sistem ini, maka secara otomatis membawa terciptanya persaingan yang sehat.
Semua Pihak Diminta Tunjukan Kedewasaan Politik dan Menerima dengan Lapang Dada Hasil Pemilu
Gabungan mahasiswa dari berbagai Universitas menyatakan dukungan terhadap hasil pemilu yang harus dihormati di depan gedung Mahkamah Konstitusi.
