VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan penggunaan anggaran tambahan senilai Rp 200 miliar untuk pengamanan pulau terluar bagi TNI.
Penggunaan anggaran ini masuk dalam anggaran 999 dan tengah dibahas bersama panitia anggaran DPR RI.
Menkeu mengatakan persetujuan DPR perlu untuk mengucurkan dana tambahan ini, sebab kondisi di lapangan saat ini telah banyak pasukan TNI yang tersebar untuk pengamanan pulau terluar dan juga wilayah perbatasan.
Kegiatan pengamanan, katanya, berlangsung dengan jumlah dana terbatas. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI telah membahas hal ini dengan Menteri Keuangan. Menurutnya pada 2009, alokasi dana pengamanan hanya Rp 386,932 miliar atau turun Rp 447 miliar dari anggaran pagu yang diusulkan awal Rp 937,87 miliar.
"Karena sudah digelar, operasi yang sudah sejak awal tahun ini berlangsung tidak mungkin dananya dipotong di tengah jalan," katanya di DPR, Kamis 30 April 2009. Tambahan dana diperlukan untuk dukungan operasional dan logistik pasukan TNI.
Menkeu mengatakan anggaran pengamanan pada 2009 lebih rendah dibanding periode tiga tahun sebelumnya. "Tahun anggaran 2006 dana ini sekitar Rp 850 miliar, 2007 sebesar Rp 839 miliar dan 2008 dialokasikan sebesar Rp 867 miliar, jadi relatif stabil," katanya.
Oleh karena itu mengingat pentingnya penggunaan dana ini, pemerintah meminta persetujuan DPR. Usulan Menkeu tertuang dalam surat s-141/mk.02/2009.
Disetujui DPR
Terkait pengajuan Menkeu ini, Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan pembahasan dan persetujuan ini sudah dibahas oleh komisi 1 DPR RI. "Ini sudah dibahas di Komisi I jadi kita lewati, nanti tingal ketok palu," katanya.
Menkeu meminta izin kepada Panggar untuk menggalokasikan tambahan dana ini pada semester kedua 2009. Dana yang digunakan adalah dana tanggap darurat yang totalnya Rp 500 miliar.
"Kami minta ijin untuk menggunakan dana tanggap darurat senilai Rp 500 miliar dimana Rp 200 miliar sudah dialokasikan khusus untuk Aceh," katanya. Sehingga dari sisa Rp 300 miliar, diminta untuk menjadi dana tambahan bagi TNI yang alokasi dananya pada tahun ini dianggap cukup rendah.
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
