VIVAnews - Sejumlah dewan pimpinan daerah tingkat II Golkar menemui Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, menyatakan menolak duet Jusuf Kalla-Wiranto. Mereka mendesak Dewan Pimpinan Pusat segera menggelar Rapat Pimpinan Nasional Khusus meminta penjelasan Jusuf Kalla.
"Menanggapi perkembangan politik terakhir, perlu dilakukan konsultasi untuk melakukan langkah-langkah yang lebih rasional dan menguntungkan bagi partai," kata Ketua DPD II Golkar Kota Malang, Aries Pujangkoro, mewakili rekan-rekannya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 Mei 2009.
"Ini merupakan momentum tepat untuk mengevaluasi kebijakan partai karena mekanisme partai saat ini tidak dilakukan secara benar. Kami mendesak DPP untuk menggelar Rapimnassus dalam waktu sesingkat-singkatnya, paling tidak dalam 3 hari ini. Rapimnassus tersebut ditujukan agar Ketua Umum dapat melaporkan hasil komunikasi politik yang telah dilakukannya," kata Aries.
Berdasarkan Rapimnas 23 April lalu, Jusuf Kalla seharusnya melaporkan hasil kerja yang dimandatkan pada rapat setingkat itu pula. "Tapi ini kan tidak dilakukan, tahu-tahu dideklarasikan," kata Aries.
Deklarasi Kalla-Wirantoo itu dianggap para DPD II merupakan keputusan yang bersifat wacana dan perorangan. Deklarasi tersebut tidak mengacu pada mekanisme partai. "Itu bukan harga mati, bisa dibatalkan. Politik itu kan selalu koma, bukan titik," katanya.
Pada 1 Mei lalu, Golkar dan Hanura secara resmi mengusung calon presiden dan wakil presiden, Jusuf Kalla dan Wiranto. Duet ini akan diajukan dalam Pemilihan Presiden 2009 nanti.
Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng ke Pengusaha, Kemendag: Mudah-mudahan Mei Selesai
Kementerian Perdagangan mengungkapkan, utang selisih harga atau "rafaksi" minyak goreng akan dibayarkan ke para pengusaha di sektor tersebut pada Mei 2024.
