VIVAnews - Terkait isu tarif internet turun pada tahun ini, yang sempat diumumkan pula oleh Menkominfo Mohammad Nuh, pemerintah mengaku tidak akan menerbitkan hard policy kepada penyelenggara jasa internet (ISP) dan operator selular terkait penurunan tarif internet.
“Pemerintah memang mempredksi tarif internet akan turun tajam tahun ini. Tapi, kita tidak akan mengeluarkan hard policy. Kita hanya sebatas mengatur atau membuatkan regulasi yang mendukungnya saja,” terang Sekjen Depkominfo Aswin Sasongko kepada VIVAnews, usai konferensi pers WOC dan CTI Summit di gedung Depkominfo, Medan Merdeka Barat, Senin 4 Mei 2009.
Hal itu diamini Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto pada kesempatan yang sama. Menurutnya, tarif internet turun di Indonesia itu seharusnya terjadi tanpa perintah. “Pak Menteri (Mohammad Nuh) sempat mengimbau tarif internet agar diturunkan supaya layanan data juga dapat dinikmati penduduk secara luas, caranya dengan mengatur kebijakan-kebijakan yang mendukungnya,” ucapnya.
Aswin mencontohkan regulasi yang dinilai mendukung tarif internet turun melalui SKB yang terbit akhir Maret silam. “Pada SKB, kita mengimbau para operator selular untuk sharing tower. Ini tentu dapat menekan investasi mereka, termasuk biaya operasional (OPEX). Dengan begitu, mereka bisa memasarkan layanan data dengan harga retail lebih terjangkau,” ucap Aswin.
“Prinsipnya, kita hanya sebatas mengeluarkan soft policy, berupa imbauan atau desakan kepada para penyelenggara telekomunikasi dan jasa internet,” ucap Gatot.
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
