Kasus Indover

Gubernur BI Surati Presiden

VIVAnews - Gubernur Bank Indonesia Boediono akan melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyelamatan Indover Bank. Indover membutuhkan dana Rp 7 triliun untuk bisa tetap hidup.

Sebelumnya Komisi Keuangan DPR menyetujui penyelamatan Indover dengan suntikan dana dari cadangan Bank Indonesia, bukan APBN.

"Tapi ternyata Gubernur BI tidak berani. Saya mendengar akan mengajukan surat pada Presiden. Sepertinya minta keyakinan," kata anggota Komisi Keuangan DPR di Jakarta, Kamis 30 Oktober 2008.

Padahal dari kalangan dewan, intinya asal dana itu tidak diambil dari APBN, kata Harry, tidak akan mempermasalahkannya. "Saya tidak tahu isi surat itu, tapi katanya mereka sudah kirim surat juga ke pengadilan Belanda. Soal isi surat silakan tanya ke BI," kata Harry.

Komisi Keuangan sendiri hanya akan mengurusi neraca Bank Indonesia. Kalau dari neraca itu kinerja BI kelihatan jeblok, maka remunerasi BI akan dipotong. "Kan kalau di BI itu ada gaji plus bonus. Bonus (Gubernur BI) setahun hampir Rp 145 juta. Kita pernah lakukan itu (memotong) pada 2005," ujarnya.

Sebelumnya, Bank Sentral Belanda (De Nederlandsche Bank) menyatakan bahwa pengadilan Belanda telah memutuskan untuk membekukan kegiatan operasional Indover Bank yang berkedudukan di Amsterdam. Pembekukan operasi berlaku mulai 7 Oktober 2008 dan dilakukan setelah Indover mengalami kesulitan likuiditas akibat krisis keuangan global.

Kesulitan likuiditas yang dialami Indover Bank diperkirakan tidak akan dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Apalagi, ketidakpastian yang tinggi atas berlangsungnya keketatan likuiditas di pasar uang global. Namun, Bank Indonesia sebagai pemegang saham Indover sepakat untuk menyuntik dana Rp 7 triliun ke Indover.

Gibran Bagi-Bagi 1.100 Sepatu Gratis ke Siswa Miskin di Solo: Ini CSR, Bukan dari Saya
Kantor Desa Barabali di Lombok disegel warga buntut dugaan korupsi beras Bansos (Satria)

Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga

Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024