VIVAnews- Perompakan yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura telah menurun drastis. Akan tetapi, belum tentu peristiwa perompakan tidak akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem terpadu untuk memonitor kapal-kapal yang melintas di kedua selat tersebut.
Demikian diungkapkan Ken Okaniwa, Atase Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam penandatanganan naskah bantuan hibah di kantor Departemen Luar Negeri, Jakarta, Jumat 7 November 2008.
Dana hibah sebesar 1.573 juta yen atau 177,6 miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan Vessel Traffic System (VTS) atau sistem navigasi kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Menurut Okaniwa, perdagangan antara Jepang (Tokyo) dan Indonesia (Jakarta) memang tidak secara langsung menggunakan jalur pelayaran di Selat Malaka maupun Selat Singapura.
Namun jumlah perusahaan dan pabrik Jepang di Indonesia cukup banyak. Mereka mengekspor produk mereka ke negara lain dengan memanfaatkan Selat Malaka dan Selat Singapura yang memiliki topografi rumit. Oleh karena itu, pemerintah Jepang merasa perlu membantu Indonesia dalam meningkatkan keamanan navigasi kapal, mencegah kecelakaan laut, dan yang lebih luas lagi mencegah perompakan dan terorisme.
Hal tersebut ditegaskan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shiojiri, yang melakukan penandatangan atas nama pemerintah Jepang. Shiojiri mengatakan bahwa keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan hal yang mutlak penting bagi Jepang. “Kami mengimpor lebih dari 99 persen minyak dari negara lain dan 80 persen-nya melewati selat ini, jadi keamanan dan keselamatan di selat ini sangat krusial bagi kami,” ungkap Shiojiri.
Menurut Okaniwa, sensor-sensor VTS pengumpul informasi akan diletakkan di tiga lokasi di kawasan Batam, yaitu di Tanjung Berakit, Takong, dan Hiyu. Sementara stasiun pusat VTS berada di Batu-Ampar, pulau Batam. Pihak yang akan mengoperasikan VTS-VTS tersebut nantinya adalah Departemen Perhubungan RI.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Yuri Gunadi, mengatakan bahwa hibah dari pemerintah Jepang merupakan keuntungan bagi Indonesia. Negara-negara pantai, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kewajiban untuk mengatur lalu lintas kapal-kapal yang melintasi selat. Salah satu caranya dengan memiliki sistem navigasi semacam ini.
“Kewajiban negara pantai adalah memiliki alat-alat seperti ini, sedangkan kita belum punya karena harganya mahal. Karena itu Jepang kita dekati, dan kita berterima kasih karena mereka mau membantu,” ujar Yuri. Departemen Perhubungan akan juga akan meminta bantuan Angkatan Laut apabila ada kasus ancaman keamanan di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.
Timbal balik dari Indonesia untuk Jepang? “Kita sementara membantu kapal-kapal Jepang. Kalau diperlukan akan kita monitor terus-menerus sampai kapal itu keluar dari wilayah perairan Indonesia,” ungkap Yuri.
Bantuan Jepang untuk keamanan di wilayah perairan Indonesia bukan kali ini saja dilakukan. Pada tahun 2007, Jepang pernah menyumbang tiga kapal patroli pantai. Kemudian Jepang juga pernah menurunkan 120 ahli dari negaranya dalam meningkatkan kemampuan keamanan maritim di Indonesia.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
