Revisi UU MA

FPDIP dan FPPP Menolak Pensiun Hakim Agung 70

VIVAnews – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan  dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR menolak batas usia pensiun hakim agung hingga 70 tahun. Sikap tersebut dikemukakan Ketua FPDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo dan Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saefudin, di sela-sela sidang paripurna DPR, 24 September 2008.

Kementerian Perdagangan dan Penegak Hukum Diminta Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu

Menurut Tjahjo Kumolo, fraksinya menolak perpanjangan usia pensiun hakim agung karena batas usia 67 tahun sudah mempertimbangkan aspek-aspek regenerasi. “Saya pikir DPR sangat gegabah untuk memutuskan dengan cepat mengenai panja MA ini,” kata Tjahjo yang menilai hal itu adalah sikap masing-masing fraksi.

Menurut Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saefudin, fraksinya tidak melihat alasan atau argumentasi yang rasional untuk perpanjangan usia pensiun. “Sulit bagi PPP untuk menyetujui perpanjangan hakim agung menjadi 70 tahun, kami berpandangan regenarasi harus dilakukan.” Kata Lukman.

Waktu Idel untuk Kencing Setiap Hari, Laki-laki Harus Tahu Agar Prostat Tetap Sehat

Menurutnya, usia pensiun yang panjang akan menghambat secara kodrati dan manusia, “Usia tidak bisa ditipu karena itu akan mengurangi produktivitas ini tidak bisa disamakan dengan di luar negeri, di mana batas usia pensiun hakim agung 70 tahun, karena angka harapan hidup di negara maju tentu berbeda daripada di Indonesia”

Menurut Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, hasil konsultasi disepakati 65 tahun dan bisa diperpanjang dua kali dengan syarat hakim agung yang dibutuhkan dan prestasinya bagus. Perlu penilaian Komisi Yudisial dan Pertimbangan DPR.

Gus Miftah Curiga Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Karena Lucu, Bukan Prestasi

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, usia pensiun 70 tahun bagi hakim agung mestinya diperhatikan, karena usia produktif seseorang adalah 60 sampai 65 tahun. "Tapi terserah fraksi saya (Fraksi Partai Golkar), hanya menurut saya cukup sampai 65 tahun gak perlu 70 tahun," kata Agung.

Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Sebut Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar Netralitas

Cara Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos dekat spanduk pasangan 02 Prabowo-Gibran di Serang, Banten dipersoalkan.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024