VIVAnews - Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), muncul usulan untuk menyatukan ketiga sekretariat jenderal tiga lembaga itu. Namun sejumlah orang menilai usulan itu malah membahayakan.
"Meskipun di satu sisi pengaturan ini berdampak positif terhadap pengelolaan administrasi DPR dan DPD, serta proses kerja di antara mereka, akan tetapi bisa mengganggu mekanisme checks and balance antara lembaga negara melalui perebutan sumber daya yang ada di sekretariat jenderal," ungkap Ronal Rofiandri, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Universitas Indonesia, mengkritik usulan itu dalam diskusi di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 November 2008.
Menurut Ronal, sekretariat jenderal berperan penting dalam penggunaan sumber daya setiap lembaga. Situasi ini berpengaruh besar terhadap kinerja masing-masing lembaga. "Dan pihak yang paling besar peluang dan intervensinya dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya adalah DPR. Karena DPR merasa lebih berhak karena faktor kemapanan dan kewenangan lembaga di tengah keterbatasan kewenangan DPD," jelas Ronal.
Anggota Panitia Khusus RUU Susunan dan Kedudukan dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR, Darul Siska, berpendapat sama dengan Ronal. "Pada level tertentu, hubungan antara DPR dan DPD menunjukkan konflik kelembagan.Maka keberadaan sekretariat jenderal yang berada dalam satu institusi, akan terombang-ambing dan akhirnya terseret konflik. Tidak menutup kemungkinan menjadi sumber konflik sumber daya," kata calon legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR periode 1998-2002, Sri Sumaryati, mengakui wacana penyatuan sekretariat jenderal sangat kuat. Kubu menginginkan penyatuan itu beralasan, akan terjadi efisiensi kerja yang berujung pada penghematan anggaran.
Prabowo Bertemu Cak Imin, PAN: Jangan Langsung Artikan PKB Sudah Pasti Gabung
Setelah penetapan KPU, Prabowo selaku Presiden terpiih mendatangi markas PKB untuk menemui Cak Imin. Elite pendukung Prabowo pun ikut merespons.
