VIVAnews - Ketua Himpunan Bank-Bank Umum Nasional Swasta, Sigit Pramono mengatakan kalah kliring dalam keadaan normal sudah biasa. Namun, dalam kondisi krisis likuiditas seperti sekarang, bank mengalami krisis kepercayaan.
Dia menjelaskan dalam situasi normal antar bank sudah biasa saling membantu. Bank-bank yang kelebihan dana juga akan memberikan pinjaman kepada bank lain.
"Namun, sekarang situasinya sudah susah," kata Sigit di Jakarta, Kamis, 13 November 2008. Bank saling menjaga kondisi likuiditas masing-masing sehingga bank yang kelebihan dana enggan memberikan pinjaman. Akibatnya, jika ada bank yang membutuhkan dana, mereka kesulitan mencari pinjaman.
"Kalau bank yang kekurangan dana tidak dapat pinjaman, maka dia akan kalah kliring," ujar Sigit. Situasinya sudah sangat sensitif. Apalagi, struktur dana masing-masing bank berbeda-beda. "Kalau untuk bank besar sih tidak ada masalah likuiditas."
Sebenarnya, menurut Komisaris BCA ini, bank yang menghadapi masalah likuiditas bisa meminjam ke Bank Indonesia. BI memberikan fasilitas repo bagi bank dengan menjaminkan surat utang negara atau sertifikat Bank Indonesia. "Tapi, bank yang pakai repo takut dianggap bank bermasalah karena diawasi BI."
Yang aman, menurut dia, sebenarnya dana dari nasabah. Penyebabnya, bank tidak mungkin menarik dana secara bersama-sama. Yang rawan, jika yang menarik dana berasal dari institusi. "Kalau yang biasa tidak masalah."
Seharusnya menghadapi situasi seperti ini, Bank Indonesia harus membangun kepercayaan dan tidak harus menunggu dari Perbanas.
Pada Kamis ini, 13 November, PT Bank Century Tbk mengalami masalah berupa mismatch dalam transaksi kliring dengan bank lain. Maksudnya, terjadi ketidaksesuaian pendanaan antara arus masuk dan arus keluar (mistmach) dalam transaksi kliring dengan bank lain tersebut.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
