VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Mallarangeng meminta agar setiap pemimpin, termasuk pimpinan partai politik dapat bersikap arif. Demokrat juga mengimbau, bagi para petinggi partai politik tidak memancing emosi pendukungnya agar melakukan apa saja untuk mempertahankan pendapat.
Penegasan itu disampaikan Andi Mallarangeng yang diwawancarai Wakil Pemimpin Redaksi ANTV, Uni Lubis, di pesawat Kepresidenan, dalam rombongan perjalanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke G-20, Washington DC, Kamis, 13 November 2008.
Pernyataan Andi itu menanggapi iklan politik di berbagai media yang mengatasnamakan PDI Perjuangan. Iklan yang dimaksud itu berisi seruan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Seruan Megawati menyebutkan, agar setiap pendukung pasangan kandidat gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono atau Kaji, dapat mempertahankan kemenangan pasangan itu dalam Pilkada Jawa Timur, sesuai hasil perhitungan cepat (quick count).
Andi menganggap, seruan Megawati itu didasarkan pada asumsi yang salah, yakni hasil quick count dan bukan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. "Quick count tidak salah, tapi tidak bisa jadi dasar keputusan resmi. Hasil quick count dalam margin error," tutur politisi asal Sulawesi Selatan ini.
Selain itu, Partai Demokrat yang mendukung pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) tidak mempermasalahkan gugatan tim Kaji ke Mahkamah Konstitusi. Kisruh Pilkada Jawa Timur mencuat setelah KPU Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan pasangan Karsa menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Tim Kaji meminta pemungutan suara ulang di empat kabupaten di Madura, penghentian penghitungan di beberapa kabupaten/kota dan penghitungan ulang di beberapa kabupaten/kota. Maka itu, Kaji memastikan akan menggugat perhitungan suara Pilkada Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi.
Peran Jenderal Bintang 4 yang Diduga Terlibat Korupsi Timah Rp 271 Triliun
Sekretaris DPP Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan, seorang pensiunan Jenderal Bintang 4 diduga terlibat dalam kasus korupsi timah Rp 271 T.
