VIVAnews - Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2009 segera disahkan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.
Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa 9 Desember 2008. "Sehingga tepat pada awal Januari bisa jalan termasuk pencairannya," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat.
APBD DKI yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI 27 November 2008, itu telah diserahkan ke Departemen Dalam Negeri hari ini. "Saya baru ketemu Mendagri, dia kasih janji 10 hari selesai," ujar Fauzi.
Nilai APBD DKI tahun 2009 sebesar Rp 22,42 triliun atau naik 10 persen dari APBD tahun 2008. Dalam rincian awalnya, terdapat sejumlah pos anggaran yang disinyalir sarat pemborosan.
Anggaran itu antara lain biaya penyusunan pidato gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp 1,6 miliar, rapat tim perumus rancangan peraturan daerah yang menghabiskan dana Rp 3,7 miliar, biaya laundry gubernur Rp 70 juta setahun, serta pembelian laptop yang satu unitnya rata-rata dianggarkan Rp 35 juta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan sejumlah pos kontroversial telah dicoret. Tapi, para pejabat itu tidak mengungkap detail pos anggaran apa saja yang dihapus dan dialihkan ke mana dana anggaran itu.
Tokoh Agama Papua: Jangan Ikut Ajakan Sesat Aksi Demo 1 Mei, Pihak Tidak Bertanggungjawab
Adapun aksi demonstrasi tersebut itu rencananya digelar di Jayapura pada 1 Mei yang diklaim sebagai Hari Aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
