VIVAnews - Departemen Keuangan melaporkan 260 rekening liar ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari total rekening itu, 102 diantaranya adalah milik Mahkamah Agung.
Juru bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko, justru kaget ketika mengetahui lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu memiliki 102 rekening liar. "Saya tidak tahu kalau sebanyak itu," kata Djoko saat dihubungi VIVAnews, Jumat 19 Desember 2008.
Departemen Keuangan telah menyerahkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meneliti 260 rekening liar senilai Rp 314,2 miliar dan US$ 1,1 juta. Dari total rekening liar itu, yang paling tidak transparan adalah Mahkamah Agung karena tidak menyerahkan data yang diminta. Total rekening Mahkamah Agung yang dinilai bermasalah berjumlah 102 rekening.
Menurut Djoko, dirinya mengetahui rekening liar di mahkamah hanya berjumlah sekitar 50 rekening. "Tapi semuanya sudah di-clear-kan," ujar Ketua Muda bidang Pengawasan Mahkamah Agung itu.
Meski demikian, Djoko akan mengecek kebenaran rekening tersebut. "Hari ini akan saya jelaskan semuanya," jelasnya.
Selain di Mahkamah Agung, rekening liar itu tersebar di berbagai departemen, yakni Departemen Sosial (satu rekening) senilai Rp 29,282 miliar, dua rekening liar di BP Migas senilai US$ 10,702 juta, 32 rekening liar di Departemen Pertanian dan tidak diketahui nilainya, 36 rekening liar di Departemen Dalam Negeri senilai Rp 88,57 miliar dan US$ 51.558, 66 rekening liar di Depkum HAM senilai Rp 56,82 miliar, dan 21 rekening liar di Depnakertrans senilai Rp 139,438 miliar dan US$ 270.573.
Mengenai laporan Departemen Keuangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menindaklanjutinya. Jika ada indikasi korupsi, laporan ini akan dinaikkan statusnya.
PDIP Bisa jadi Oposisi, Bantu Pemerintah Mengkoreksi Bukan Saling Berhadapan
Sikap politik PDIP yang saat ini ditunggu-tunggu, apakah memilih menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, atau ikut masuk di dalamnya.
