VIVANews - Pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pembelian kembali atau buy back saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengatasi krisis kepercayaan akibat tidak stabilnya perekonomian global.
Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan ad interim Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Deputi Gubernur BI Miranda Gultome dan sejumlah Direktur Utama BUMN di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu, 8 Oktober, malam.
Dalam rapat tersebut, pemerintah berharap BUMN dapat ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah itu. Namun, tidak semua BUMN ikut dalam penanganan ini, hanya BUMN yang mempunyai dana besar yang berpartisipasi."Sama-sama melakukan tindakan sejalan," kata Sofyan Djalil usai rapat bersama Presiden.
BUMN yang mempunyai dana besar, menurut Sofyan yang juga menjadi Menteri Negara BUMN di antaranya, PT Semen Gresik Tbk, PT Timah Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Namun, agar sejalan dengan pemerintah, BUMN itu diminta berkoordinasi dengan Bank Indonesia agar tidak memperkeruh situasi perekonomian.
Hal itu dilakukan, agar yang diharapkan pemerintah bisa berjalan dengan baik."Agar tidak melakukan spekulasi valas," imbuh Sofyan.
Oleh karena itu, Sofyan akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) agar mempercepat izin dalam proses buy back menjadi tujuh hari.
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Setelah ditetapkan sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya saat ini selaku Menteri Pertahanan RI.
