Pelanggaran Pemilu

Penyelesaian Perkara Dikebut

VIVAnews - Proses hukum pemilu akan dikebut. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD proses hukum pelanggaran pemilu harus selesai sebelum perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi.

"Bisa saja satu kasus pelanggaran bisa diselesaikan sehari. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan terkait penyelesaian pemilu dengan acara singkat," kata Mahfud usai Rapat Koordinasi Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis 8 Januari 2009.

Senada, Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa mengatakan kasus-kasus pelanggaran pemilu akan diselesaikan secara singkat. "Perkara disidangkan pada saat terdakwa datang, tidak didaftar dulu. Perkara diputus baru didaftar," katanya usai Rakor.

Ganas, Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia U-23 Hajar Korea Selatan

Ditambahkan Harifin, yang  jadi permasalahan adalah jika terdakwa tidak hadir. Mahkamah Agung, katanya, sedang mencari jalan keluar persoalan tersebut.

Dalam rapat koordinasi, lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sepakat agar agenda-agenda pemilu terlaksana tepat waktu.

"Semua lembaga yang hadir di sini sepakat untuk memastikan agar kalender ketatanegaraan yaitu pelantikan DPR dan DPD RI pada 1 Oktober dan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober bisa dilaksanakan tepat waktu," kata Mahfud.

Selain itu, dibentuk sentra pelayanan penegakan hukum terpadu oleh Polri, Kejagung, dan badan pengawas pemilu. Kepolisian sudah menerbitkan buku pedoman penyidikan kasus-kasus pemilu. Sementara Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan buku panduan penuntutan.

KPU Ungkap Alasan Abaikan Permintaan PDIP Tunda Penetapan Prabowo
Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar

KPU Tangerang Sebut Proses Pendaftaran Pemilukada 2024 Dibuka Mei

KPU Tangerang masih menunggu petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pemilukada 2024.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024