VIVAnews - Proses hukum pemilu akan dikebut. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD proses hukum pelanggaran pemilu harus selesai sebelum perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi.
"Bisa saja satu kasus pelanggaran bisa diselesaikan sehari. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan terkait penyelesaian pemilu dengan acara singkat," kata Mahfud usai Rapat Koordinasi Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis 8 Januari 2009.
Senada, Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa mengatakan kasus-kasus pelanggaran pemilu akan diselesaikan secara singkat. "Perkara disidangkan pada saat terdakwa datang, tidak didaftar dulu. Perkara diputus baru didaftar," katanya usai Rakor.
Ditambahkan Harifin, yang jadi permasalahan adalah jika terdakwa tidak hadir. Mahkamah Agung, katanya, sedang mencari jalan keluar persoalan tersebut.
Dalam rapat koordinasi, lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sepakat agar agenda-agenda pemilu terlaksana tepat waktu.
"Semua lembaga yang hadir di sini sepakat untuk memastikan agar kalender ketatanegaraan yaitu pelantikan DPR dan DPD RI pada 1 Oktober dan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober bisa dilaksanakan tepat waktu," kata Mahfud.
Selain itu, dibentuk sentra pelayanan penegakan hukum terpadu oleh Polri, Kejagung, dan badan pengawas pemilu. Kepolisian sudah menerbitkan buku pedoman penyidikan kasus-kasus pemilu. Sementara Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan buku panduan penuntutan.
Kementan Lepas Ekspor Komoditas Perkebunan ke Pasar Asia dan Eropa
Kementan lepas ekspor komoditas kelor 21 ton ke Cina, komoditas kelapa 33 ton ke Yordania, komoditas teh 200 kilogram ke Turki dan Rusia.
