Israel Dikte AS untuk Tak Dukung Resolusi PBB
VIVAnews - Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, mengaku dialah yang menyebabkan Amerika Serikat (AS) sebagai satu-satunya negara yang memilih sikap abstain - alias tidak memberikan suara setuju maupun tidak setuju - saat 14 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat menyerukan penghentian kontak senjata sesegera mungkin antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Seruan itu dikeluarkan DK-PBB melalui resolusi nomor 1860 yang dikeluarkan Kamis pekan lalu, 8 Januari 2009.
Olmert mengatakan bahwa jelang pemungutan suara di DK-PBB saat itu dia langsung menyuruh Presiden AS, George W. Bush, untuk tidak mendukung resolusi tersebut. Padahal, saat itu, Bush tengah berpidato di kota Philadelphia dan terpaksa berhenti untuk berbicara dengan Olmert lewat telepon.
"Saya bilang, 'Saya mau bicara dengan Presiden Bush lewat telepon'," kata Olmert saat berpidato di kota Ashkelon, Israel sebelah selatan, Senin 12 Januari 2009. "Mereka bilang dia [Bush] dia sedang memberikan pidato di Philadelphia. Tapi saya bilang tidak peduli, 'Saya mau bicara dengan dia, sekarang.' Dia pun turun dari podium dan bicara kepada saya," lanjut Olmert.
Perdana menteri yang tengah didera skandal korupsi tersebut kemudian antusias mengutarakan keberhasilan memaksa Bush meladeni tuntutannya. "Saya bilang kepada dia [Bush] bahwa Amerika Serikat tidak bisa mendukung seruan [DK-PBB] itu. AS tidak bisa mendukung resolusi tersebut. Dia akhirnya segera memanggil menteri luar negeri [Condoleezza Rice] agar tidak mendukung [resolusi itu]," kata Olmert seperti dikutip laman Iran PressTV.
Kendati DK-PBB berhasil mengeluarkan resolusi 1860 tanpa dukungan AS, Israel tidak mentaati seruan tersebut. Israel tetap menggempur Gaza dan bertekad memastikan agar Hamas tidak meluncurkan roket lagi ke wilayah mereka.
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
