Pascabanjir di Sulawesi

Pusat Harus Keluarkan Anggaran Banjir

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat mengusulkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk penanganan pasca banjir di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Arifin Nurdin, mengatakan daerah butuh anggaran tambahan untuk perbaikan sarana pascabanjir.  

"Banjir di 3 Kabupaten di Sulbar 10 hari lalu luar biasa. Makanya kami minta pemerintah pusat turun tangan dan menganggarkannya dalam APBN 2009," katanya kepada VIVAnews, saat ditemui di Makassar, Rabu 21 Januari 2009.

Dia menambahkan, akibat banjir di Kabupaten Polman, Majene dan Mamuju pada Sabtu, 10 Januari lalu, menyebabkan kerusakan yang cukup banyak. Seperti infratruktur sosial, umum, rumah warga, rumah ibadah dan lainnya.

Data terakhir yang didapatkan usai mengunjungi sejumlah lokasi banjir, kerugian ditaksir hampir Rp 300 Miliar. Terdiri dari sedikitnya lima ribu rumah rusak, seribu diantaranya hanyut.

Kemudian jalan dan jembatan di jalur Trans Sulawesi ada yang terbongkar bahkan putus. Bagi DPRD Sulbar, obyek yang rusak kebanyakan obyek vital.

Dengan kerusakan itu, Arifin menegaskan, rehabiltasi Sulawesi Barat tidak bisa dilakukan jika hanya mengambil dana dari APBD. "Sulbar pasca banjir tidak mungkin bisa normal kembali jika tidak ada bantuan dari APBN. Karena APBD Sulbar saja sedikit," lanjutnya.

Informasi yang dihimpun VIVAnews, dari 3 kabupaten yang terkena banjir awal Januari lalu, Kabupaten Polman merupakan daerah terparah. Lebih dari seribu rumah dilaporkan hanyut terbawa arus air. Bahkan 10 hari pasca banjir, sejumlah kecamatan masih terisolir. Sebabnya, jalan menuju lokasi tersebut terputus.

Daerah yang terisolir adalah di Kecamatan Allu dan Kecamatan Tubi Taramanu. Kedua daerah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Polman. Akibat banjir tersebut, 10 dilaporkan meninggal dunia, 2 diantaranya tidak ditemukan.

Laporan: Rahmat Zeena | Makassar

BNI Bakal Terbitkan Global Bond US$500 Juta, Jadi Incaran Investor Asing
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono

Heru Budi Didesak Segera Bangun Proyek Pengelolaan Sampah Sunter yang Mangkrak 5 Tahun

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diduga mengabaikan Peraturan Presiden tentang pengelolaan sampah menjadi listrik. Heru dinilai membiarkan fasilitas p

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024