VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum berharap peraturan Pemerintah pengganti undang-undang soal Pemilu segera terbit. Perpu itu sangat diperlukan agar tidak menimbulkan polemik politikmengenai penandaan dua kali dan soal suara terbanyak.
"Jadi, walaupun kita sudah menerima surat dari Mahkamah Konstitusi, hasil rapat tadi malam, untuk implementasi dari tindak lanjut putusan itu, KPU memerlukan payung hukum supaya jangan dipermasalahkan," kata Ketua Komisi, Abdul Hafiz Anshary, di Kantor Komisi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2009.
Menurut Hafiz, memang ada pakar berpendapat tindak lanjut putusan Mahkamah cukup dengan peraturan Komisi. Namun, masih ada yang mengatakan Komisi tidak boleh mengatur. "Akhirnya, kalau KPU mengeluarkan peraturan dikhawatirkan ini akan menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan dan akan mengganggu nanti," katanya.
Menurut Hafiz, tadi malam pihaknya sudah mengontak pemerintah menegaskan Komisi memerlukan Perpu. "Tadi malam kontak (penegasan minta perpu). Hari ini akan dibicarakan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia."
Meski begitu, jika akhirnya Perpu tidak keluat, Komisi akan tetap membuat peraturan. "Hanya rawan sebab masih ada yang berpendapat tidak bisa," kata pria asal Kalimantan Selatan itu.
Unik, Pendaftaran Bakal Calon Bupati di Manggarai Serahkan Ayam Jago dan Tuak ke Panitia
Pendaftaran bakal calon kepala daerah (bacakada) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur kental nuansa adat. Menyerahkan sebotol tuak dan ayam jago
