VIVAnews - Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto menegaskan yield atau imbal hasil global medium term notes Indonesia tidak terlalu mahal. Yield itu sudah sewajarnya apalagi peningkatan yang sama juga terjadi diseluruh negara.
"Yield global bond mencerminkan kondisi obyektif pasar global saat ini yang mengakibatkan terjadinya repricing of risk. Tapi dilihat dari jumlah bookorder US$ 7,25 miliar dengan 420 order, maka investor confidence terhadap Indonesia masih tinggi," kata Rahmat di Jakarta, Jumat 27 Februari 2009.
Artinya, lanjut Rahmat, bukan hanya terjadi pada global bond Indonesia, namun kenaikan juga terjadi disemua negara seperti Brazil. "Tekanan ini naik antara 300-400 basis poin," ujarnya. Kenaikan ini dipicu oleh resesi ekonomi dunia.
Rahmat mengatakan, dari data-data terbaru yang diterbitkan di dunia, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun. Hal ini ditandai dari aksi korporasi yang buruk, housing, unemployment yang menunjukkan kondisi semakin buruk.
Di Eropa Timur potensi terjadinya krisis keuangan juga besar, contohnya Ukraina. "Krisis keuangan sudah mengglobal," katanya.
Krisis ini kemudian menyeret sistem keuangan di Eropa Barat seperti yang terlihat di Austria, sehingga membuat sistem perbankan
menjadi rentan.
Asia juga tidak terlepas dari imbas krisis global. Terutama bagi negara-negara yang sangat tergantung dengan ekspor seperti Singapura, Korea dan Hongkong yang pertumbuhan ekonominya telah negatif.
Disamping itu adanya deleveraging eksposurenya juga semakin tinggi ke banyak perusahaan. Trendnya kemudian diikuti dengan menurunnya nilai-nilai aset. Hal ini terjadi karena persepsi outlook ekonomi yang semakin jelek.
Stop Global Bond
Pemerintah untuk sementara juga tidak akan lagi menerbitkan global bond. Penerbitan di pasar Amerika tadi malam dirasa cukup dan selebihnya akan dipenuhi dari fasilitas lain. Selain global bond, pipeline pembiayaan Indonesia masih cukup banyak.
"Kita masih ada sukuk global, ada bond samurai, juga fasilitas kontingensi dari World Bank, ADB, Jepang dan Australia," kata Rahmat.
Selain itu masih ada tambahan dari tambahan loan yang saat ini masih negosiasi. Rahmat juga menegaskan, sedang menjajaki fasilitas penjaminan yang diberikan oleh ADB berupa sindicated loan.
"Sindicated loan itu ada konsorsium beberapa bank internasional yang nanti memberikan pinjaman ke kita dan itu di guarantee oleh ADB, tapi masih dalam penjajagan," katanya. Selain itu Indonesia juga disebut masih memiliki peluang untuk menerbitkan SPN dan ORI jangka pendek.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
