VIVanews - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan Departemen Dalam Negeri terkait masalah nomor induk kependudukan/NIK (single identity number).
"Perlu ada penelusuran aset dan asset recovery," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, Jumat 27 Februari 2009. Akurasi NIK ini, menurut Antasari, akan berguna untuk Komisi Pemilihan Umum sebagai data pemilih.
"Dengan demikian, KPU tidak perlu dibebani persoalan NIK ini setiap kali menjelang pemilu," kata Antasari. KPK akan membantu Departemen Dalam Negeri dalam pengadaan NIK tersebut.
Selain itu, Antasari juga menghimbau agar semua warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri menggunakan hak pilihnya. "Walaupun di luar negeri dia pendatang ilegal," katanya.
Saat ini, Depdagri masih melaksanakan proyek pengadaan NIK tersebut sejak tahun 2005. Dana yang digunakan dalam pengadaan ini sekitar 300 miliar.
Cara Taspen Perkuat Srikandi Jadi Penggerak Finansial
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menegaskan komitemnnya terus mengoptimalkan peran Srikandi jadi penggerak finansial.
