VIVAnews - Departemen Perhubungan telah memblokir dan menyegel kantor Darmawati Dareho, pejabat di bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Tanjung Priok. Penyegelan ini untuk mempermudah penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Meskipun KPK belum minta dan lakukan, kami juga sudah lebih dulu memblokir dan menyegel kantor yang bersangkutan," kata Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sunaryo, seperti dilansir dalam situs www.dephub.go.id, Rabu 4 Maret 2009.
Darmawati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi Perhubungan, Abdul Hadi Djamal, dan Komisaris PT Kurnia Jawa Wira Bakti, Hontjo Kurniawan. Diduga telah terjadi transaksi suap di antara mereka sebesar Rp 54,5 juta dan US$ 90 ribu.
Sunaryo menjelaskan, langkah tersebut merupakan komitmen Departemen Perhubungan untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Langkah itu juga sebagai bukti dukungan terhadap kinerja KPK. "Kami juga telah mengumpulkan seluruh data yang sekiranya dapat digunakan KPK untuk mengembangkan proses penyidikan," jelasnya.
Ketua KPK Antasari Azhar menyatakan pemberian uang itu diduga terkait dengan program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia. Nilai proyeknya mencapai Rp 100 miliar.
Darmawati kini sudah menghuni Rutan Pondok Bambu. Sedangkan Abdul Hadi dan Hontjo dititipkan di LP Cipinang.
Terpopuler: Catherine Wilson Malu sampai Atta Halilintar Kirim Doa
Round-up dari kanal Showbiz pada Jumat, 19 April 2024. Salah satunya tentang Catherine Wilson yang merasa malu karena mobil pemberian Idham Masse ditarik leasing.
