Capres Partai Golkar

Golkar Biarkan Kader Dicalonkan Partai Lain

VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muladi menyatakan tak ada sanksi tegas pada kader Partai Golkar yang lari ke partai lain dalam pencalonan di Pemilihan Umum 2009. Hal ini  pernah dilakukan Jusuf Kalla pada Pemilihan Umum 2004.

"Dia (kader) bisa lari. Itu hak dia," kata Muladi di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa 17 Maret 2009.

Muladi menjelaskan, saat Kalla menjadi pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2004, Golkar tidak memberikan sanksi apa pun. Padahal saat itu Golkar mengusung Wiranto sebagai calon presiden. "Tidak ada sanksi karena itu bagian dari dinamika politik," kata Gubernur Lemhanas itu.

Meski demikian, kata Muladi, pencalonan kader menjadi capres merupakan urusan partai politik. "Kami harus setuju pada pilihan partai. Menang atau kalah, itu urusan lain," kata dia.

Menurutnya, jika  partai sudah bulat memutuskan calon presiden, maka tidak ada lagi diskusi soal itu. Sebelumnya, Muladi mengatakan pencalonan partai Golkar sudah mendekati final dengan calon tunggal Jusuf Kalla sebagai capres.

Namun, menurut Muladi, secara yuridis keputusan tetap harus melalui rapat pimpinan nasional khusus partai yang akan digelar pertengahan April 2009.

Satgas Pangan Polri: Pasar Murah Harus Digencarkan Jelang Lebaran di Kalteng
Kemenkominfo gelar nobar webinar

Kemenkominfo Mengadakan Kegiatan Webinar "Hak dan Tanggung Jawab di Ruang Digital"

Kemenkominfo mengadakan kegiatan webinar “Hak dan Tanggung Jawab di Ruang Digital” dalam rangka meningkatkan literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024