Jaksa Agung Tak Mau Komentari Kasus Fadel
VIVAnews - Jaksa Agung Hendarman Supandji enggan berbicara soal dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad jadi tersangka. ''Saya tidak berani ngomong,'' kata Hendarman di kantornya, Jumat 27 Maret 2009.
Disinggung soal pernyataan Fadel bahwa sudah melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Gorontalo Rp 5,4 milyar ke Badan Pemeriksa Keuangan, Hendarman justru mempersilahkan Fadel untuk bicara.
''Nanti lihat saja dipersidangan, jaksa bisa membuktikan atau tidak," kata dia kepada wartawan.
Menurut Hendarman sampai saat ini pihaknya belum menerima putusan pengadilan Ketua DPRD Gorontalo, Amir Piola Isa yang diduga bersama-sama Fadel melakukan tindakan pidana itu.
Menurut dia saat ini masih terlalu pagi menjawab pertanyaan itu, sementara putusan Mahkamah Agung belum jelas. ''Nanti dipolitisir ke sana kemari, bisa jadi bola liar,'' ujar dia.
Kasus dana mobilisasi APBD sebesar Rp 5,4 miliar ini terjadi pada 2002. Kasus ini terjadi karena DPRD Provinsi Gorontalo menuntut dana mobilisasi untuk mendukung kinerja mereka. Dana itu cair melalui Surat DPRD No 160/DPRD57/02 25-02-2002 DPRD Gorontalo mengajukan dana mobilitas. DPRD juga menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana mobilitas tersebut melalui Keputusan DPRD No 15 Th 2002 tertanggal 6 Maret 2002.
Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada 24 Februari 2003 menerbitkan surat perintah penyidikan atas penyalahgunaan wewenang 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Ketua DPRD Prov Gorontalo, Amir Piola Isa menyerahkan bukti setor kepada Kas Pemerintah Provinsi Gorontalo Rp 5,4 miliar pada 21 Maret 2003.
Kubu Prabowo Sindir Megawati Tak Tepat Jadi Amicus Curiae di Sidang MK: Dia Pihak Berperkara
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di tengah sidang sengketa Pilpres 2024.
