VIVAnews - Bank Indonesia mengalami kegagalan hingga empat kali dalam menjual Indover Bank. Kegagalan divestasi itu disampaikan oleh Dewan Gubernur BI yang dipimpin Boediono dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta, Rabu, 22 Oktober.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh VIVAnews, Bank Indonesia sesungguhnya sudah menjajaki divestasi anak perusahaan yang berkantor pusat di Belanda tersebut. Program divestasi sudah diajukan setelah Undang-Undang Bank Indonesia disahkan sejak 1999.
Program divestasi pertama dijajaki pada Agustus 2001 lewat penandatanganan kontrak kerja sama dengan ABN Amro dan Baker Mc. Kenzie. Saat itu, ABN Amro mengajukan dua calon investor, yakni Parex Bank dan Konsorsium tiga bank domestik, yakni BNI, Bank Mega dan Bank Panin. Pada 9 April 2002, Parex mengajukan penawaran akhir sebesar EUR 20 juta. Namun, BI menolak harga jualnya terlalu murah.
Program divestasi kedua dilakukan pada 20 Juni 2004. Saat itu, tiga calon investor mengajukan penawaran akhir. Pada 7 September 2004, BI menetapkan Crosby sebagai penawar yang diprioritaskan. Namun, sampai akhir 2005, BI dan Crosby tidak mencapai kesepakatan soal harga jual Indover.
Program divestasi ketiga terjadi pada September 2005. Saat itu, Bank Ekspor Indonesia (BEI) tertarik membeli Indover dengan dukungan Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN. Setelah berlarut-larut, Rapat Dewan Gubernur BI menyetujui akuisisi Indover oleh BEI pada 3 Oktober. BEI kemudian melakukan uji tuntas terhadap Indover. Namun, sampai Februari 2008, tidak ada tindaklanjut atas minat BEI.
Program divestasi terakhir terjadi saat Bank Mandiri mengajukan minat untuk membeli Indover pada November 2007. Bank terbesar di Indonesia inipun kemudian melakukan uji tuntas atas kondisi Indover. Namun, akibat krisis keuangan global, Mandiri memutuskan untuk menghentikan penawaran atas Indover pada akhir September lalu.
5 Negara yang Paling Jarang Utang di Dunia, Nomor 1 Tetangga Indonesia
Tidak semua negara di dunia ini mengandalkan utang dalam proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahannya. Ada lima negara yang memiliki tingkat utang paling rendah.
