VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum merasa keberatan bila masalah penayangan tabulasi elektronik dengan masalah pengadaan sistem teknologi informasi dicampur adukkan.
"Sekarang ini ada kesan proses proses pengadaan perangkat dan penayangan dicampuradukkan. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda," ujar Anggota KPU Abdul Aziz, Jumat 24 April 2009 di kantor Komisi Jl Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat.
Menurut Abdul Aziz, proses pengadaan dan pelelangan telah dijalankan sesuai prosedur sesuai Keputusan Presiden No 80/ Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Dalam proses pengadaannya, kata Abdul Aziz, KPU diawasi tenaga ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Abdul Aziz sendiri mengakui bahwa penayangan suara oleh KPU memang bermasalah. Namun, ia meminta agar masalah penayangan dipisahkan dengan masalah pengadaan TI.
Pernyataan Abdul Aziz diungkapkan hanya selang sehari sejak Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengusutan terhadap pengadaan teknologi Intelligent Character Recognition (ICR).
Sebelumnya, Sekretaris Utama LKPP, kepada VIVAnews Agus Rahardjo juga mengakui bahwa pada dasarnya prosedur pengadaan sistem TI dilakukan dalam pengawasan LKPP.
Namun, Agus sendiri mengatakan bahwa pengadaan yang dilakukan KPU begitu mepet, sehingga banyak masalah yang timbul seperti kurangnya pelatihan teknologi kepada para operator.
Akibatnya, hal itu menimbulkan masalah di lapangan dan lambannya suara masuk ke pusat tabulasi."Sistem manajemen dan pengelolaan pemilu kali ini memang lemah," ujar Agus, Kamis 23 April 2009.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Aziz membantah adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh KPU. "Saya ingin sampaikan, apa yang ditayangkan adalah hasil riil yang kami peroleh," kata Abdul Aziz.
Senada dengannya, Gembong Wibawanto, Wakil Ketua Tim TI KPU dari BPPT. Menurut Gembong, KPU tidak menyembunyikan data suara dari partai lain, sehingga terjadi manipulasi suara dalam jumlah yang sangat besar.
"Data yang ada pada kami memang segitu. Tertayang sekitar 14 juta, dari 72 ribu TPS. Tak mungkin ada data lain. Memang data itu yang diterima dari kabupaten/ kota," kata Gembong.
PAN Anggap Anies dan Ganjar Hadir atau Tidak dalam Penetapan Prabowo Tak Ada Pengaruhnya
PAN menyebut kehadiran kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud tidak memberikan pengaruh pada penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.
