Golkar Usul Wakil Presiden dari Profesional
VIVAnews - Meski mempersiapkan diri berkoalisi, Partai Golkar menilai wakil presiden sebaiknya nanti dari kalangan profesional atau nonpartai. Pembagian kekuasaan dilakukan di dalam kabinet saja.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, berpendapat mencari wakil presiden dari kalangan profesional ini mengurangi gesekan antarpartai yang berkoalisi. Apalagi dalam konteks koalisi PDIP-Golkar, kedua-duanya sama-sama mencalonkan presiden.
Solusinya adalah, "Jika Golkar menang Pemilu, maka kami pasti minta calon presiden kami dimajukan. Tapi kalau PDIP yang menang di Pemilu, maka calon presidennya dari PDIP," kata Burhanuddin usai sebuah diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Jumat 20 Maret 2009.
"Sementara siapa yang menjadi calon wakil presiden, menurut pandangan pribadi saya, jangan lagi memakai sistem ini, karena bila presiden dan wakil presiden berbeda partai, maka kemungkinan gesekannya selalu tinggi."
Menurut Burhanuddin, koalisi di eksekutif (pemerintahan) tidak harus menempatkan presiden dan wakil presiden dari partai yang berbeda. "Paling bagus sharing power (pembagian kekuasaan) di parlemen dan kabinet (di antara menteri-menteri). Dengan itulah pemerintahan yang kuat dapat terwujud," katanya.
Contoh ini dapat dilihat di pemerintahan Malaysia, di mana Perdana Menteri dan Deputi Perdana Menterinya berasal dari partai yang sama, UMNO. "Jadi, menurut saya pribadi, misalnya Golkar menang, maka wakil presiden bisa diambil dari kalangan profesional atau kekuatan politik yang bisa mem-back up presiden untuk 5 tahun ke depan, bukan dari kalangan partai. Karena partai-partai cenderung ada gesekan," kata Burhanuddin.
Nikita Mirzani Beberkan Pemicu Kandasnya Jalinan Asmara Hingga Soal Kesetiaan
Nikita Mirzani bercerita mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun mental dari sang mantan kekasih.
