VIVAnews - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai konstroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mulai mencermati penggunaan anggaran instansi di DKI Jakarta.
"Kami mencermati penggunaan anggaran di seluruh instansi, termasuk DKI," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, saat dihubungi VIVAnews, Senin 1 Desember 2008.
Seperti diberitakan, Pemerintah DKI mengusulkan anggaran untuk belanja pada 2009. Sejumlah mata anggaran dinilai sarat pemborosan. Anggaran itu adalah pada biaya penyusunan pidato gubernur dan wakil gubernur yang sebesar Rp 1,6 miliar, rapat tim perumus rancangan peraturan daerah yang menghabiskan dana Rp 3,7 miliar, serta pembelian laptop yang satu unitnya rata-rata dianggarkan Rp 35 juta.
Komisi antikorupsi, lanjut Jasin, saat ini juga berharap adanya laporan dari masyarakat mengenai penggunaan anggaran di DKI pada 2009. "Diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi kami," tutupnya.
Tantrum pada Anak, Apakah Ada Kaitannya dengan Makanan yang Dikonsumsi Sang Ibu Selama Kehamilan?
Tidak ada bukti yang konkrit terhadap makanan yang masuk kedalam tubuh sang ibu akan menjadikan anaknya menjadi sering tantrum di kemudian hari.
