VIVAnews - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berpikir realistis menghadapi aturan Undang-undang Pemilihan Presiden. Gerindra sedang mencari partai-partai yang bisa dijadikan mitra koalisi untuk bisa mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan partai politik yang menjadi mitra haruslah memperjuangkan asas kerakyatan dan nasionalisme. "Asal jelas dengan kerakyatan dan nasionalisme," ujar Prabowo di kampus Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, Rabu 10 Desember 2008.
Partai Gerindra, menurut Prabowo, dibentuk dengan semangat ideologi yang jelas dan muncul dari bawah. Banyak pengurus Partai Gerindra yang berprofesi sebagai petani, tukang ojek, dan tukang becak. “Kita ini sedang berjuang untuk membela kaum lemah. Kalaupun nanti kalah maka tidak menjadi soal. Kalau kalah saya tidak khawatir. Justru yang saya khawatirkan adalah kalau Partai Gerindra menang,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, Partai Gerindra yang mengusungnya sebagai calon presiden masih harus berjuang keras untuk bisa meraup 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara Pemilu sebagai syarat mencalonkan presiden. "Syarat pencapresan seharusnya tidak dibatasi, apalagi di Undang-undang Dasar 1945 tidak memuat adanya syarat tersebut," katanya. Namun, Gerindra belum bersikap untuk mengikuti langkah sejumlah partai politik yang mengajukan judicial review terhadap Undang-undang Pemilihan Presiden itu.
Sebagai jaga-jaga jika tak memperoleh 20 persen kursi, Gerindra terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk menjajaki koalisi.
Laporan Rahardian/ Yogyakarta
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Rosan: Mari Bersatu Wujudkan Indonesia Emas
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani menegaskan pemilu 2024 sudah selesai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselis
