Negara Siap Ambil Alih Pembebasan Tanah Tol

VIVAnews - Pemerintah mengusulkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol diambil alih oleh negara. Usulan tersebut diajukan guna mengatasi masalah pembebasan lahan yang kerap menghambat dan memperlambat proses pembangunan jalan tol.

Selama ini pemerintah berupaya mempercepat pemecahan masalahan ini dengan megeluarkan Perpres Nomor 65/2006 yang merupakan perbaikan Perpres nomor 36/2005 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun aturan ini tidak berdaya dalam mengatur pembebasan tanah.
 
Deputi Sarana dan Prasarana Meneg PPN Dedy Supriadi Priatna mengatakan, negara siap mengambil alih tanggung jawab tersebut dan dalam pengaplikasiannya negara akan mengupayakan pembebasan tanah dilakukan sebelum proses tender berlangsung.

"Artinya ketika ditenderkan, tanah sudah siap sehingga pembangunan tol sudah bisa dilakukan,"  kata Deddy, Jumat 12 Desember 2008.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Nurdin Manurung menyebutkan Badan Layanan Umum (BLU) akan menjadi wakil negara untuk membeli tanah masyarakat. "Kami mengambil dana dari anggaran PIP (Pusat Investasi Pemerintah)," ujarnya. Jika selanjutnya terjadi masalah negosiasi, maka hak atas tanah ini bisa dicabut.

Pencabutan akan dilakukan dengan dasar Undang-undang Agraria. "Dalam UU jelas disebut, kalau untuk kepentingan umum, tidak ada sepakat harga, maka boleh hak atas kepemilikan tanah dicabut," ujar Asisten Deputi Menko Bidang Infrastruktur Transportasi, Mesra Eza.

Namun hak atas pencabutan ini hanya bisa dilakukan oleh Presiden melalui usulan Bupati atau Walikota dengan diketahui oleh Menteri Dalam Negeri. Sayangnya, selama ini tidak pernah ada Bupati atau Walikota yang mengajukan.

"Kita akan coba sederhanakan itu agar nantinya apakah itu Bupati atau Gubernur bisa langsung menanganinya sehingga proses pembebasan tanah bisa segera dilakukan," ujar Mesra.

Prediksi Semifinal Piala FA: Coventry City vs Manchester United
Politisi DPP PKB, Daniel Johan

DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya

Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang

img_title
VIVA.co.id
20 April 2024