BPK Bentuk AKN Paling Lambat Oktober 2009

VIVAnews - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution berjanji akan segera membentuk Auditorat Keuangan Negara (AKN) paling lambat Oktober 2009. Batas waktu ini berkaitan dengan akhir masa jabatan tugasnya sebagai pimpinan BPK.

"Insya Allah segera, agar pemeriksaan keuangan negara dari sisi penerimaan bisa benar," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPK, Senin 22 Desember 2008.

AKN dibentuk untuk menangani pemeriksaan khusus terhadap penerimaan negara. Tujuannya agar fokus dan luas cakupan pemeriksaan bisa menjangkau seluruh penerimaan negara.

Menurut Anwar, pemeriksaan penerimaan negara menjadi isu strategis pada 2009 sebab krisis global yang terjadi pada saat ini akan mempengaruhi situasi perekonomian negara. Oleh karena itu patut ditekankan pada pemeriksaan tahun depan, jangan sampai BPK kecolongan.

"Tidak benar jika pajak itu hanya Darmin (Dirjen Pajak Darmin Nasution) dan Allah yang tahu," cetus Anwar. Menurutnya, segala pungutan yang dibuat oleh pemerintah wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPR sebagai pihak yang punya hak budget. "Itu inti demokrasi," katanya.

Dengan kenyataan riil dimana pengangguran baru mulai bertambah, TKI luar negeri juga banyak yang dipulangkan, pemerintah pastinya akan memperhatikan sektor pendukung.

"Beban pemerintah akan semakin berat di pelayanan, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial," ungkapnya. Dengan memperhatikan isu-isu terkini dimana pemerintah diupayakan untuk menyelamatkan anggaran, BPK akan memeriksa sumber-sumber penerimaan dalam negeri.

"Kita akan lihat itu. Jadi jangan sampai kalau stimulus itu dikasih ke orang yang tidak tepat kemudian dipakai untuk beli HP buatan luar negeri, jelas hal-hal seperti ini tidak ada gunanya," ucap Anwar.

Selain itu BPK juga akan menyoroti konglomerat yang punya banyak kebun, namun berkantor di luar negeri seperti Singapura. "Saya tidak tahu, mungkin ada banyak transfer. Ini akan termasuk jadi bahan audit kita," paparnya.

Beberapa sektor lain yang akan ikut diaudit oleh AKN adalah royalti dari tambang, migas, dan juga penerimaan dari luar negeri. AKN juga akan memeriksa Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap.

Israel Gempur RS Al-Shifa Gaza, 200 Warga Palestina Tewas
Presiden Jokowi Buka Puasa Bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju

Jokowi Enggak Bahas Pemerintahan Prabowo saat Buka Puasa Bersama Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan buka puasa bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. Tampak, Wakil Presiden Mar

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024