Inggris Siapkan Dana Darurat US$ 88 Miliar
VIVAnews – Pemerintah Britania Raya (Inggris) menyiagakan anggaran 50 miliar pound sterling atau US$ 88 miliar sebagai pinjaman darurat bagi bank dan perusahaan keuangan yang dirundung kredit macet. Penerima pertama adalah delapan bank dan perusahaan pembiayaan terbesar di Inggris.
Sebagai imbal-balik, pemerintah akan menguasai sebagian kepemilikan bank-bank penerima bantuan. Pemerintah Inggris merasa perlu menyiapkan dana talangan untuk mengantisipasi meluasnya krisis keuangan di Amerika Serikat yang ikut merontokkan industri keuangan internasional.
Demikian ungkap Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, di London Rabu pagi, 8 Oktober 2008, waktu setempat (Rabu sore WIB). Dana tersebut disiapkan “untuk memperkuat sistem perbankan Inggris agar lebih siap,” kata Brown seperti dikutip situs internet stasiun televisi BBC. Namun saat dibuka pagi waktu setempat, indeks harga saham terlanjur turun 5 persen.
Menurut Brown, sebagai bagian dari program bantuan darurat pemerintah, setiap bank diharuskan mendongkrak persediaan modal minimum 25 miliar pound sterling. Mereka bisa meminjam dari pemerintah untuk mencukupi persediaan modal minimum.
Oleh karena itu, selain dana talangan 50 miliar pound sterling dari pemerintah, Bank Sentral Inggris juga siap mengucurkan pinjaman jangka pendek hingga 200 miliar pound sterling, atau naik dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Selain itu juga disiapkan jaminan pinjaman hingga 250 miliar pound sterling dengan suku bunga komersil untuk memastikan agar pinjaman antar bank tetap berlangsung.
Namun untuk ikut serta dalam skema bantuan tersebut, bank yang bersangkutan harus bersedia mengikuti persyaratan dari pemerintah, termasuk dalam hal pembagian dividen dan pembayaran kembali. Itu karena mereka menggunakan dana dari pembayar pajak
Pemerintah merasa perlu menyediakan jaminan pinjaman karena krisis keuangan yang mulai melanda Inggris akibat keengganan para bank untuk saling memberi pinjaman, terutama saat ada yang mengalami kesulitan modal. Dengan demikian pemerintah berharap pinjaman antar bank tetap berlangsung. “[Program] ini merupakan awal dari suatu proses mengatasi masalah besar dimana bank-bank enggan saling memberi pinjaman untuk jangka waktu yang lama,” kata Menteri Keuangan Inggris, Alastair Darling.
Delapan bank yang ikut serta dalam program bantuan pemerintah tersebut yaitu Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland dan Standard Chartered.
Tokoh Agama Papua: Jangan Ikut Ajakan Sesat Aksi Demo 1 Mei, Pihak Tidak Bertanggungjawab
Adapun aksi demonstrasi tersebut itu rencananya digelar di Jayapura pada 1 Mei yang diklaim sebagai Hari Aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
