VIVAnews – Akhirnya Kongres Amerika Serikat (AS) melalui pemungutan suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sabtu pekan lalu, 4 Oktober 2008, menyetujui bantuan darurat (bailout) US$700 miliar untuk mengatasi krisis keuangan dan perbankan yang mengancam ekonomi AS. Namun bantuan tersebut ada akibatnya. Kata kuncinya adalah ketat dan lebih ketat lagi.
Selama beberapa pekan, dan bahkan beberapa bulan ke depan, industri keuangan dan perbankan di AS bakal mendapat pengawasan lebih ketat dari Kongres. Tanda-tandanya, peraturan-peraturan keuangan dan perbankan akan diperketat. Sektor-sektor bisnis yang sebelumnya bergerak leluasa seperti deposito turunan maupun berjangka akan diawasi secara ketat. Bahkan beberapa grup industri keuangan mau tak mau harus mendukung pengawasan ketat dari pemerintah tingkat federal. Sebelumnya pengawasan atas sektor industri keuangan, seperti asuransi, hanya diawasi pemerintah tingkat negara bagian.
“Jelasnya, tahun depan kita akan mendapat banyak peraturan,” kata Scott Talbott, seorang pelobi untuk “Financial Service Roundtable,” kelompok yang mewakili 100 perusahaan terbesar di industri keuangan. Itulah harga yang harus dibayar oleh para pelaku industri keuangan dan perbankan di AS demi mendapat jaminan bantuan US$700 miliar yang disiapkan pemerintah dan telah disetujui Kongres. Dana tersebut akan membeli aset-aset bermasalah (bad assets) milik bank atau perusahaan keuangan yang menderita kredit macet.
Setelah menyetujui Undang-Undang bailout, bukan berarti kerja Kongres telah selesai. “Mengesahkan undang-undang itu barulah awal dari pekerjaan kami,” kata Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, sebelum para rekannya menyetujui bantuan pemerintah.
Sedangkan Ketua Komisi Layanan Keuangan DPR, Barney Frank, mengungkapkan bahwa tahun depan Kongres akan melakukan perubahan besar-besaran atas peraturan sektor perumahan dan keuangan. “Kini kita akan melakukan reformasi yang lebih serius,” kata anggota DPR dari Partai Republik tersebut.
Kongres Senin ini, 6 Oktober 2008, mulai menggelar rapat khusus untuk menyelidiki penyebab gagalnya peraturan-peraturan yang tengah berlaku dalam mengatasi krisis keuangan. Diketuai oleh Henry Waxman dari Partai Demokrat, Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan DPR menggelar dua sesi. Pertama mencari tahu penyebab dan dampak dari jatuh bangkrutnya Lehman Brothers. Di sesi lain, mereka akan menyelidiki pemberian bantuan US$85 miliar pemerintah kepada asuransi American International Group Inc. terkait dengan krisis keuangan.
Selain itu DPR juga akan menyelidiki sektor bisnis dana berjangka, lembaga-lembaga pemeringkat utang, dan peran regulator terkait dengan krisis tersebut. Bahkan pada sesi-sesi tersebut DPR juga akan mengundang mantan Gubernur Bank Sentral, Alan Greenspan. (ap)
Balon Udara Muncul di Ketinggian 9.000 Feet, AirNav Semarang Minta Pilot Waspada
AirNav telah mengeluarkan Notif atau NOTAM kepada pilot untuk waspadai munculnya balon udara yang diterbangkan secara liar di ketinggian 8.000 hingga 9.000 kaki.
