VIVAnews - Data kekayaan penyelenggara negara kini kembali dapat diakses publik. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi baru dapat mengumumkan ke publik data kekayaan 76.240 pejabat negara.
"Untuk data tahun 2007 sudah bisa diakses, tapi data 2005 dan 2006 masih kita kumpulkan," kata Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara, M Sigit, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis 4 Desember 2008.
Menurut Sigit, pada 2008 tercatat 110.453 wajib lapor. Dari jumlah itu, sudah 95.209 pejabat negara yang melaporkan kekayaannya. "Tapi baru 76.240 data yang bisa kita umumkan," jelasnya.
Untuk mengakses data, lanjut Sigit, masyarakat dapat langsung datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Komisi menyediakan dua unit komputer layar sentuh yang ditempatkan di lobi gedung. Namun, pengunjung hanya dapat menyalin data itu tanpa bisa menyimpan ataupun mencetak data.
Viral Aksi Emak-emak di Makassar Mengamuk Sambil Ancam Pakai Parang Penagih Utangnya
Beredar video viral di medsos, memperlihatkan seorang emak-emak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengamuk sambil membawa parang. Emak-emak itu emosi ditagih hutangnya.
