VIVAnews - Lebih dari sepertiga rakyat Amerika Serikat (AS) tak lama lagi akan menikmati layanan perawatan gangguan kejiwaan dari dana pemerintah. Untuk pertama kalinya, undang-undang baru mengatur pemberian layanan kesehatan yang sama untuk dua jenis penyakit, fisik dan mental. Demikian tulis harian New York Times dalam situs internetnya 5 Oktober 2008.
Peraturan mengenai pemberian layanan kesehatan mental tersebut ternyata tercakup dalam undang-undang bantuan keuangan (bailout) senilai US$ 700 miliar yang telah ditandatangani Presiden George W. Bush, Jumat 3 Oktober 2008, dan telah disetujui Kongres. Ini merupakan penantian selama 12 tahun oleh teman dan keluarga penderita gangguan kejiwaan dan mental. Mereka mengungkapkan bahwa peraturan tersebut merupakan tonggak sejarah dalam pencarian hak-hak sipil mereka, usaha untuk mengakhiri diskriminasi dalam hal asuransi, dan mengurangi rasa sakit penderita gangguan kejiwaan dan mental.
Selama ini, pelayanan kesehatan lebih diutamakan pada penyembuhan penyakit fisik, seperti kanker, penyakit jantung, atau patah tulang. Sekarang para petugas kesehatan harus patuh pada peraturan baru untuk menyediakan pelayanan yang setara antara pelayanan fisik dan mental.
Dengan ditetapkannya peraturan baru, dokter mengatakan bahwa orang akan lebih mudah mendapatkan perawatan dalam segala kondisi kesehatan, termasuk bagi penderita depresi, autis, schizophrenia, gangguan pola makan, serta pecandu obat dan alkohol.
Frank B. McArdle, ahli kebijakan kesehatan di firma konsultan Hewitt Associates, mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan memaksakan adanya perubahan di lingkungan kerja.
“Program kesehatan saat ini membatasi pelayanan rawat inap dan rawat jalan pasien yang membutuhkan perawatan mental,” kata Mcardle. “Mereka harus mengubah programnya,” lanjutnya.
Pemerintah federal mengatakan bahwa undang-undang akan meningkatkan jaminan kesehatan bagi 113 juta orang, termasuk 82 juta orang yang disponsori pekerja yang sebenarnya tidak menjadi persoalan dalam hukum negara bagian. Mayoritas rencana program kesehatan akan efektif pada tanggal 1 Januari 2010.
Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres, Anies: Semoga MK Beri Keputusan yang Baik
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan buka suara soal penyerahan berkas kesimpulan yang diberikan oleh Tim Hukum Nasional Amin ke Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa
