VIVAnews – UU Pornografi, yang ditentang habis-habisan oleh masyarakat Bali, sudah disahkan Dewan dan ditandatangani Presiden Yudhoyono. Meski demikian, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik meminta masyarakat Bali tetap menjalankan apa yang sudah menjadi rutinitasnya. Masyarakat Bali tak perlu takut.
"Kalau mau menari, mematung, melukis, ya silahkan. Nggak perlu takut, nggak akan ada apa-apa kok," tuturnya saat ditemui di ruang kedatangan VIP II Bandara Ngurah Rai, Kuta, Selasa 9 Desember 2008.
Menteri Jero Wacik menjamin tak akan ada pihak yang mempermasalahkan. "Rasanya nggak akan ada yang mempersoalkan karena sudah ada exception di sana. Kecuali kalau lagi menari atau melukis yang dinilai porno, itu lain persoalan. Pokoknya jalankan saja," katanya.
Terkait rencana masyarakat Bali mengajukan judicial review UU Pornografi, Jero Wacik mempersilahkannya. Namun, tambahnya, konsep dalam UU Pornografi yang sudah sah, berbeda dengan rancangannya yang ditentang banyak kalangan.
"Konsep riil dulu kini isinya sudah berubah. Rancangan yang dulu diributkan keras sekali, silahkan baca satu per satu pasal-pasalnya," ungkap menteri asal Kintamani itu.
Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Komponen Rakyat Bali (KRB), I Gusti Ngurah Harta mengaku sangat kecewa dengan ditandatangani UU tersebut. “Yudhoyono mengambil keputusan yang menyakitkan. Kesalahan pada UU ini adalah menciderai kebhinekaan,” ungkapnya.
Menurutnya, kalau hal ini dipakai untuk deal politik, dianggap sangat keliru. “Banyak teman muslim yang tak setuju, apalagi mereka yang memiliki akar budaya nasionalis,” jelas Ngurah Harta.
Dia juga menilai sebuah kekeliruan besar jika hal ini justru dipakai untuk meraih simpati mayoritas. “Langkah kita ke depan, akan segera maju ke Mahkamah Konstitusi dan tinggal hitung hari saja. Minggu depan kita akan ke Jakarta ,” tegasnya.
Laporan: Wima Saraswati/ Bali
Kereta Cepat Whoosh Dikabarkan Mengalami Kebocoran, KCIC Buka Suara
Muncul narasi kebocoran di sambungan gerbong 5 dan 6 dari kereta cepat Whoosh. Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) pun membantah narasi itu.
