VIVAnews - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gayus Lumbuun, melihat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Yudisial mengalah pada RUU Mahkamah Agung. Secara umum, Gayus khawatir nasib RUU Mahkamah Konstitusi juga begitu.
"Saya khawatir kualitas UU Komisi Yudisial kali ini akan menurun karena pembahasan yang terjadi akhirnya tidak paralel berhubung RUU Mahkamah Agung sudah diselesaikan lebih dulu. Ini patut disesalkan," kata Gayus usai mengikuti rapat Panitia Kerja RUU Komisi Yudisial di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2008.
Padahal, menurut pemegang gelar doktor ilmu hukum itu, konstitusi mengamanatkan ketiga RUU ini dibahas paralel, saling menyesuaikan. "Ketidakparalelan yang terjadi misalnya, setiap pasal yang terkait dengan Mahkamah Agung akan ikut RUU Mahkamah Agung karena memang sudah terlanjur diputus," kata Gayus.
Misalnya aturan tiga banding satu dalam pemilihan hakim agung, maksudnya dari tiga calon diambil satu orang. "Seharusnya lembaga yang lebih dominan dan penentu keputusan adalah Komisi Yudisial sedangkan Mahkamah Agung hanya mengusulkan. Tapi ini terpaksa berubah, RUU Komisi Yudisial terpaksa ikut RUU Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diputuskan tiga banding satu. Padahal Komisi Yudisial mengusulkan satu banding satu," kata Gayus.
Pembahasan RUU Mahkamah Agung tak bisa dianulir karena berarti harus melibatkan pemerintah. "Ini semua akan jadi kacau," kata Gayus.
Setelah membahas RUU Komisi Yudisial, nanti malam mulai pukul 19.30 WIB, untuk pertama kalinya digelar rapat Panitia Kerja membahas RUU Mahkamah Konstitusi.
Buka Pendaftaran, Ini Kriteria Calon Wali Kota Malang yang Dicari PKB untuk Pilkada 2024
PKB Kota Malang akan mengusulkan 4 nama ke DPP PKB.
